KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM - Ketua Harian KNPI Kabupaten Bogor, Arof Akbar menegaskan komitmen pihaknya dalam menjaga integritas proses pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) KNPI.

Diketahui, pendaftaran calon Ketua DPK akan dibuka pada 24 November mendatang.

Salah satu langkah utama KNPI yakni kolaborasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memastikan seluruh calon ketua bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Baca Juga: Satpol PP Tata Ulang Area Kantor KNPI Kabupaten Bogor, Siapkan Ruang Buat Pedagang CFD

Arof menjelaskan bahwa kerja sama ini menjadi bagian penting dari penyaringan calon pemimpin pemuda di tingkat kecamatan. 

Menurutnya, tes narkoba menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.

“Dalam mekanisme hal itu kaitan dengan tes narkoba, ketika ada calon ketua DPK positif tes narkoba, maka dengan sendirinya dia tidak lolos menjadi calon ketua DPK,” tegas Arof kepada wartawan, Rabu (19/11/2025).

Baca Juga: Peringati Hari Sumpah Pemuda, KNPI Kabupaten Bogor Berikan Oli Gratis dan Sembako untuk Ojol

Selain tes narkoba, kata Arof, setiap calon juga diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen persyaratan. 

Salah satunya adalah surat usungan dari Organisasi Kepemudaan (OKP) tempat calon tersebut bernaung.

Arof menyampaikan bahwa dukungan minimal lima OKP menjadi syarat dasar bagi siapa pun yang ingin maju sebagai calon ketua. 

Baca Juga: KNPI Kabupaten Bogor Bersama Ojol Ganti Oli dan Sembako Gratis

“Salah satu persyaratannya, mereka harus melengkapi surat usungan, jadi calon ketua DPK KNPI itu harus memiliki surat usungan asal dia dari OKP mana dan setelah diusung maka ada dukungan, surat dukungan itu minimal 5 OKP,” jelasnya.

Tak hanya itu, setiap calon juga harus mendapatkan rekomendasi dari camat setempat sebagai bukti bahwa mereka mampu bekerja sama dengan unsur pimpinan wilayah.

“Lalu setelah itu ada yang namanya rekomendasi camat, semua calon yang mencalonkan menjadi ketua DPK harus bisa bersinergi dengan Forkopimcam yang ada di setiap wilayahnya, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari camat,” jelas Arof.

Baca Juga: Bung Jendral Gaungkan Semangat Pemuda: Saatnya Jasinga Termaju di Kabupaten Bogor

Kemudian, persyaratan lainnya adalah penandatanganan fakta integritas oleh seluruh kepala desa di kecamatan terkait. 

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan calon benar-benar dikenal, diterima, dan bisa berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.

Arof menegaskan bahwa seluruh mekanisme tersebut disusun agar pemimpin DPK yang terpilih merupakan sosok yang mampu membangun sinergi di wilayahnya.

Baca Juga: KNPI Cisarua Bogor Gencarkan Sosialisasi Kamtibmas dan Bahaya Narkoba di Kalangan Remaja

“Jadi ketika dia mencalonkan bahwa orang yang mencalonkan itu orang yang betul-betul bisa bersinergi dengan semua stakeholder yang ada di wilayah kecamatan tersebut,” kata Arof.

Lebih jauh, Arof berharap para calon ketua DPK ke depan adalah figur yang siap mendedikasikan diri demi kemajuan pemuda.

“Mampu dan siap untuk menjalankan roda organisasi demi kemajuan pemuda di setiap kecamatannya,” pungkasnya.