BOGOR, CEKLISSATU - Proses rekrutmen pegawai baru di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kini diperketat seiring keinginan kepala daerah untuk tidak memboroskan anggaran negara.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor, Irwan Purnawan mengakui jika kebutuhan pegawai sangat lah tinggi. 

Namun khusus untuk mereka yang berstatus tenaga ahli, Irwan mengatakan jika mereka harus melewati sistem seleksi yang diberikan BPKSDM.

"Misalnya ada tenaga ahli non ASN itu, dia dibutuhkan kembali atau diperpanjang kerjanya. Sehingga harus proses seleksi, harus uji kompetensi. Dan itu harus berdasarkan rekomendasi dari BKPSDM," kata Irwan, Minggu 20 November 2022.

Irwan menyebutkan jika Pemkab Bogor membutuhkan tenaga ahli untuk melaksanakan beberapa tugas tertentu. Namun demikian, hal itu tidak mengartikan adanya perekrutan pegawai non ASN atau honorer yang baru.

Baca Juga : Sebut Banyak Dinas Salah Kaprah, Plt Bupati Akan Koreksi Porsi APBD

"Nah untuk yang ini, rekrutmennya harus sangat selektif. Tapi itu bukan berarti merekrut yang baru. Hanya ketika ada proses perpanjangan (non ASN) itu harus diuji kompetensinya sehingga harus ada rekomendasi dari kami," jelasnya menegaskan.

Irwan pun memastikan jika saat ini tidak ada proses rekrutmen pegawai baru di Kabupaten Bogor. Kebijakan itu merujuk pada rencana penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan Kemenpan-RB pada 23 November 2023.

"Kebijakan pusat kan sudah ada. Kita ga boleh rekrut lagi tenaga non ASN. Tapi sambil menunggu pusat, tenaga mon ASN yant sudah terverifikasi dan tervalidasi ke BKN, dia tetap bekerja," tandas Irwan.

Sebelumnya, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan menyoroti proses rekrutmen pegawai honorer di lingkup Pemkab Bogor.

Iwan menginginkan setiap pegawai baru yang masik harus melalui tahapan seleksi. Sebab, dia mengaku proses rekrutmen tersebut cenderung karena adanya orang dalam di Pemkab Bogor.

"Proses rekrutmen pegawai honorer nantinya harus terkonsentrasi di BKPSDM (Badan Kepegawaian Pendidikan Pengembangan Sumber Daya Manusia)," kata Iwan.

Dia pun akan mengoreksi porsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023, khususnya soal belanja barang dan jasa di setiap dinas.

Iwan mengaku sangsi akan tingginya biaya belanja jasa pada APBD. Sebab, jumlah pegawai baru di Kabupaten Bogor setiap tahun.

"Selama ini rekrutmen pegawai bekehendak sendiri dari masing-masing dinas, dan saya juga pernah melarang kalau tidak penting-penting banget tidak usah ditambah, ini kan setiap tahun bertambah. Makannya nanti di APBD 2023 akan kita koreksi," cetus Iwan.

ERUL