JAKARTA, CEKLISSATU – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan,  perlindungan kepada masyarakat di sektor ekonomi digital harus ditingkatkan.

Hal itu dikatakan Jokowi saat membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 dan meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Acara tersebut digelar di Hall B, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Jokowi mengatakan, pentingnya transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan, dan ingin seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendapatkan akses, kesempatan, serta perlindungan yang sama.

Baca Juga :   Cegah Fraud dalam Teknologi Keuangan, OJK  Lakukan Empat Langkah Ini  

“Saya titip transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya mendapatkan akses dan kesempatan yang sama, harus mendapatkan perlindungan yang sama,” kata Jokowi.

Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital.

Menurutnya, saat ini rendahnya literasi keuangan di Indonesia masih cukup rendah.

Baca Juga : HIMAKOM UNIDA Asah Kemampuan Mahasiswa Terkait Digital PR Melalui COD

“Literasi keuangan kita masih rendah, se-ingat saya kurang lebih 50 persen masyarakat masih rentan mengalami resiko penipuan dan kejahatan digital,” ujar Jokowi.

Oleh sebab itu, dia juga menekankan pentingnya sistem perlindungan dan keamanan data konsumen. Hal tersebut penting agar rakyat kecil tidak dirugikan.

“Siapkan sistem perlindungan konsumen. Pastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil malah menjadi pihak yang dirugikan,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga : Dorong Pemberdayaan Keuangan Perempuan Melalui Penguatan Literasi Keuangan, Sri Mulyani: Fondasi Ekonomi

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa di tengah perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia harus mampu memanfaatkan semua instrumen dan peluang yang ada untuk terus tumbuh.

Dia menegaskan potensi besar ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan akan tumbuh empat kali lipat pada tahun 2030 mendatang.

“Pembayaran digital juga diprediksi akan tumbuh 2,5 kali lipat pada tahun 2030 mencapai 760 miliar USD atau sekitar Rp12.300 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali,” ujarnya.

Baca Juga : Mahasiswa FISIP UNIDA Gelar Pengabdian Masyarakat di SMK BINUS, Tingkatkan Literasi Digital dalam Menangkal Hoaks

Jokowi turut menyoroti dukungan dari bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 dengan 68 persen penduduk Indonesia berada dalam usia produktif, termasuk generasi Y, Z, dan Alpha. Selain itu, saat ini jumlah ponsel aktif di Indonesia juga mencapai 354 juta, melebihi jumlah penduduk yang sekitar 280 juta.

“Jumlah pengguna internet sudah mencapai 185 juta, jumlah yang sangat besar sekali, potensinya besar sekali. Oleh sebab itu, transformasi digital khususnya bidang ekonomi bidang keuangan menjadi sangat penting apalagi dengan pesatnya teknologi saat ini,” ucapnya.

Jokowi juga mengatakan bahwa saat ini banyak sektor telah beralih ke teknologi artificial intelligence (AI), termasuk administrasi, jasa, dan hiburan. Presiden berharap UMKM Indonesia yang berjumlah 64 juta dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital.

Baca Juga : Literasi Digital Untuk Wujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa

“Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” kata Jokowi.