BOGOR, CEKLISSATU.COM– Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2029 mulai dipersiapkan dari sekarang. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bahkan harus menyiapkan dana cadangan hingga Rp150 miliar demi memastikan pesta demokrasi lima tahunan tersebut tidak menguras anggaran daerah dalam satu waktu.
Strategi yang disiapkan bukan dengan menggelontorkan anggaran sekaligus, melainkan mencicil dana cadangan selama tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor bersama Pemkab Bogor yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (17/11/2026) malam.
Dalam rapat tersebut, dua agenda ditetapkan, yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2029 serta perubahan ketiga atas Peraturan DPRD mengenai tata tertib.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, persiapan anggaran Pilkada perlu dilakukan jauh sebelum tahapan pemilihan dimulai. Sebab, kebutuhan dana mencapai Rp150 miliar bukan jumlah kecil jika harus ditanggung dalam satu tahun anggaran.
Menurut Rudy, pencadangan secara bertahap menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan.
"Kalau tidak ada perubahan, dalam kurun waktu tiga tahun ke depan pembiayaan pemilu tidak menjadi beban APBD dalam satu tahun anggaran. Sehingga, kita sudah bisa mulai menyisihkan dari kekuatan fiskal yang ada," ujar Rudy.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin kebutuhan pembiayaan Pilkada justru mengorbankan kepentingan masyarakat.
Terlebih, sejumlah sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, serta sosial ekonomi kemasyarakatan tetap membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Rudy mengingatkan, apabila seluruh dana cadangan sebesar Rp150 miliar baru dialokasikan pada 2029, ruang fiskal pemerintah daerah berpotensi tertekan.
"Kalau Rp150 miliar harus dianggarkan di tahun 2029 secara langsung, tentu akan mengganggu beberapa kegiatan prioritas lainnya," jelasnya.
Karena itu, Pemkab Bogor bersama DPRD mulai menyiapkan regulasi sebagai landasan hukum pencadangan anggaran tersebut. Sementara skema dan besaran alokasi setiap tahunnya masih akan dibahas lebih lanjut.
Dengan pola bertahap, pemerintah berharap kebutuhan Pilkada 2029 bisa terpenuhi tanpa mengorbankan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyampaikan bahwa sejumlah agenda pembangunan daerah juga masih menjadi perhatian legislatif. Salah satunya pembahasan rencana pembangunan Bomang yang hingga kini masih berproses.
Persiapan dana Pilkada sejak dini ini menjadi langkah Pemkab Bogor untuk mengantisipasi kebutuhan pesta demokrasi mendatang, sekaligus menjaga agar anggaran pembangunan dan kepentingan masyarakat tidak tersisihkan.
Comment