Menurut mereka, kebijakan yang tertuang dalam SE Nomor 45 telah menyebabkan lonjakan pembatalan wisata, penurunan tajam kunjungan, hingga macetnya roda ekonomi di berbagai daerah wisata.
“Kami tidak anti kebijakan. Tapi tolong, libatkan kami dalam menyusun aturan yang dampaknya langsung ke dapur kami,” cetus dia.
Nana menuturkan bahwa pihaknya meminta agar Dedi Mulyadi untuk hadir dan berdialog langsung dengan para pekerja.
Mereka ingin agar pemerintah mendengar suara dari lapangan sebelum membuat kebijakan yang berpengaruh luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Wisata bukan sekadar bisnis. Ini soal keberlangsungan hidup di desa-desa kami. Jangan ubah harapan menjadi keputusasaan dengan aturan yang tak melibatkan kami,” kata Nana.
Baca Juga: Sempat Buron, Polda Jabar Tangkap Otak Utama Sindikat Perdagangan Bayi Jaringan Internasional
Ia memperingatkan, jika aspirasi mereka tidak direspons oleh Gubernur, maka gelombang aksi akan berlanjut dengan kekuatan massa yang lebih besar.
