JAKARTA, CEKLISSATU Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan ratusan kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur, pada Selasa (13/8/2024).

Diketahui, saat ini ada 552 kepala daerah di Indonesia. Terdiri dari 38 gubernur, 97 wali kota, dan 416 bupati.

Kemudian, dari jumlah tersebut, sebanyak 35 kepala daerah tidak hadir dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di IKN.

"Penjabat, sebanyak 273 orang. Gubernur ada 10 yang definitif dan 28 penjabat,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024). 

Baca Juga : Sebut IKN sebagai Salah Satu Ibu Kota Negara Terbaik di Dunia, Ma’ruf Amin: Kita Bangga Bisa Bangun Istana Lebih Bagus dari Luar Negeri

“Hadir saat ini langsung 517 gubernur, walikota, bupati baik penjabat maupun yang definitif, dan 35 kepala daerah berhalangan hadir," tambahnya.

Selain itiu lanjut Tito Karnavian, kepala daerah yang tidak hadir memiliki beberapa alasan. Seperti Gubernur Kalimantan Selatan yang sedang sakit dan Gubernur Sumatera Barat yang ibundanya sedang sakit. 

Beberapa lainnya berhalangan hadir karena harus mengikuti sidang paripurna DPRD. 

"Tapi juga ada yang kebetulan tidak mendapatkan transportasi kerena rebutan pesawat untuk ke Balikpapan, Bapak (Presiden)," ucap Tito Karnavian.

Baca Juga : Pimpin Sidang Kabinet Perdana di IKN, Jokowi: Kepindahan Ibu Kota Bukan Pindah Fisik, Tapi Pola Pikir

Kemudian Tito Karnavian mengatakan, puluhan gubernur yang hadir di IKN telah tiba sejak semalam dan menginap di Hotel Nusantara.

Sementara itu, bupati dan wali kota menginap di Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Sekitar pukul 06.00 WITA, para bupati dan wali kota berangkat ke IKN untuk menerima pengarahan dari Presiden Jokowi

"Pagi ini langsung tiba di sini langsung ke sumbu kebangsaan. Tadi kami sampai bercanda dan kami sampaikan kepada bupati atau wali kota jangan iri dengan Pak Gubernur yang nginep di Hotel Nusantara. Karena silakan ikut Pilkada dulu baru naik Gubernur, begitu, Pak," terang Tito.