BANDUNG, CEKLISSATU.COM - Sebanyak 71.292 jiwa warga Kota Bandung terdampak penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Akibatnya, ribuan warga harus melakukan reaktivasi dengan mendatangi kantor kelurahan dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung.

Penonaktifan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu yang sedang membutuhkan layanan kesehatan. Tidak sedikit warga yang tengah sakit terpaksa diantar keluarganya untuk mengurus kembali kepesertaan BPJS PBI agar dapat digunakan saat berobat.

Salah satunya Evi, warga Kota Bandung, yang harus mendatangi Kantor Dinas Sosial bersama orang tuanya yang sedang sakit demi mengaktifkan kembali BPJS PBI miliknya.

Baca Juga: Ombudsman RI Nilai Pelaksanaan PBI Jamsosnaker Bisa Dilakukan Bertahap

"Tentu dengan adanya kebijakan tersebut membuat repot, harus mendaftarkan ulang dan perlu proses," kata Evi, Kamis (12/2/2026).

Selain harus datang langsung ke kantor kelurahan atau Dinsos, warga juga dihadapkan pada proses pendataan ulang berdasarkan desil atau kriteria kemiskinan, mulai dari desil satu hingga lima.

Proses itu menjadi salah satu kendala dalam reaktivasi, karena membutuhkan verifikasi ulang data sosial ekonomi.

Baca Juga: 22.474 Pekerja Rentan di Kota Bogor Resmi Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Dibiayai Pemkot

Warga berharap proses pengurusan dapat berjalan lancar tanpa kendala dan tidak berbelit-belit, mengingat kebutuhan layanan kesehatan bersifat mendesak.

Kepala Dinsos Kota Bandung, Yorisa Sativa menjelaskan, bahwa pihaknya terus melakukan proses reaktivasi bagi warga terdampak. 

Ia menyebut, selain 71.292 jiwa yang harus melakukan reaktivasi, terdapat penambahan kepesertaan BPJS PBI sebanyak 1.241 jiwa.

Baca Juga: Program MLT BPJS Ketenagakerjaan: Solusi Pembiayaan Perumahan bagi Pekerja

Dinsos memastikan proses reaktivasi terus dilakukan baik di kantor Dinsos maupun di kantor-kantor kelurahan. 

Selain itu, pihaknya juga menegaskan agar rumah sakit tidak melakukan penolakan terhadap masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan.