JAKARTA, CEKLISSATU - Untuk mengurangi diskriminasi dan kecurangan dalam pelaksanaan PPDB, Kemendikbudristek minta pemerintah daerah (pemda) berperan aktif. 

Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Chatarina Muliana Girsang mengatakan, Pemda memiliki banyak peran penting dalam pengawasan PPDB

Mulai dari sosialisasi hingga memastikan keabsahan data peserta didik. 

Baca Juga : Soal PDB SMA, Pj Wali Kota Bogor: Pemkot Tidak Akan Lepas Tangan, Kita Fasilitasi ke KCD Wilayah II

“Selain itu, pemda juga bertugas menetapkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB sesuai jadwal yang ditentukan, melibatkan sekolah swasta dalam proses PPDB, dan menetapkan peraturan zonasi sesuai aturan yang berlaku,” kata Chatarina dikutip dari keterangannya, Minggu 23 Juni 2024.

Hal itu, tambah dia, lantaran pengawasan PPDB harus terlaksana secara transparan, objektif, dan akuntabel yang terwujud apabila ada sinergi baik antara pemerintah pusat dan daerah. 

“Pelaksanaan PPDB yang berkeadilan adalah salah satu cara dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berintegritas,” lanjutnya. 

Baca Juga : Rudy Susmanto Minta Pemkab Bogor Jadikan PPDB 2024 untuk Pemerataan Kualitas Sekolah

Ia mengatakan, untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan PPDB diperlukan penyusunan peraturan yang memperjelas norma Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. 

Selanjutnya, sosialisasi tentang regulasi PPDB juga perlu ditingkatkan kepada Dinas Pendidikan provinsi/kabupaten/kota serta melakukan pendampingan secara intensif dalam proses penyusunan juknis PPDB.

Tak hanya itu, pembinaan terhadap Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) di setiap Provinsi turut perlu ditingkatkan guna melakukan fungsinya sesuai Permendikbud Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja.