Ceklissatu.com - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi kabar yang membuat banyak kalangan menjerit. Efeknya, berbagai harga kebutuhan pun naik hingga melangit. Namun, masyarakat seolah lupa bahwa kebutuhan dasar manusia bukan hanya sandang maupun pangan, melainkan ada papan sebagai tempat tinggal yang tidak kalah penting, sementara, kabar musibah dari tanah terus bertambah dan membuat masyarakat gelisah. 

Bila hitungan angka lebih dari dua sudah dikatakan banyak, bagaimana bila angka sudah mencapai 63, kita harus menyepakati bahwa jumlah itu dapat dikatakan sangat banyak. Jumlah angka tersebut atau sedikit 63 bukanlah hitungan jumlah telur atau bahkan pasukan yang berbaris, namun jumlah desa yang rawan akan musibah yang disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yakni tanah. 

63 Desa dengan kondisi rawan longsor dan tanah bergerak tersebut berada di Kabupaten Bogor. Berbagai musibah tanah seperti tanah bergerak hingga longsor menciptakan rasa ketakutan dari masyarakat. Bukan hanya akses, masyarakat khawatir tempat tinggal mereka juga bergerak bahkan longsor. 

Bahkan, peristiwa longsor yang tengah terjadi saja sudah mengganggu aktivitas masyarakat dari mulai sekolah hingga ke pasar.

Masalah tanah ini bukanlah perkara kecil, bukan hanya karena kebutuhan dasar manusia tetapi juga berhubungan dengan hajat orang banyak. Belum lagi, dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur hingga menelan korban jiwa. Rasanya, kurang elok bahkan jauh dari rasa adil bila masyarakat harus menanggung kondisi ini. 

Pemerintah perlu hadir dalam menyikapi kondisi ini dan melindungi segenap masyarakat, bumi beserta isinya, termasuk tanah. Tampaknya, pemerintah juga bukan entitas kecil yang tidak mengerti pemetaan kondisi di wilayahnya, dan seolah lepas tangan bila tidak bertanggung jawab, dan tentunya bukan juga solusi bila hanya mempersiapkan langkah preventif sebagai upaya pascabencana. 

Program adaptasi serta mitigasi perlu dirancang dengan sangat baik dan jangan hanya menjadikan Peraturan Bupati (Perbup) untuk menjadi senjata karena perbup hanya akan menjadi hitam di atas kertas bila dilahirkan tanpa implementasi sebagai solusi. 

Koordinasi Lintas Sektor

Permasalahan pergesaran tanah dan longsor ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah semata. Namun, pemerintah harus bisa menjadi _Leading Sector_ untuk bisa menjadi Konduktor atau Dirigen untuk memimpin kolaborasi heksahelix yang bisa melibatkan dari mulai akademisi, pengusaha, komunitas atau masyarakat, media dan lembaga kemanusiaan atau penggalangan dana untuk bersinergi dan menyelesaikan masalah ini. 

Akademisi perlu dilibatkan untuk melakukan pemetaan wilayah potensi dan kerawanan tanah sebagai bahan rujukan kepada pemerintah untuk menentukan wilayah yang perlu dijaga dan dapat dihuni. 

Pengusaha juga perlu dilibatkan untuk bisa mendukung kebijalan pemerintah daerah untuk menentukan wilayah yang akan dikelola untuk usaha maupun wilayah larangan yang tidak boleh dikelola agar tanah tetap terjaga. 

Masyarakat yang merupakan kelompok paling dekat dengan masalah perlu dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut melalui konsep kearifan lokal.

Lembaga penggalangan dana dan kemanusia juga tidak boleh dikesampingan justru seharusnya digandeng secara baik karena sifatnya yang responsif dan penuh kepedulian. 

Terakhir, kami sebagai Media akan tetap berdiri paling depan dalam menjalankan fungsi kontrol dan menyebarkan informasi yang mendidik. 


Penulis:
Pimpinan Umum Ceklissatu.com
Suhairil Anwar

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS