Gejala kegagalan komunikasi yang terjadi pada kasus sawit di Jawa Barat dapat terlihat dari lambatnya pengambilan keputusan. Masyarakat Jawa Barat dapat memberikan persepsi bahwa bencana dan dampak lingkungan harus terjadi lebih dulu sehingga dapat diintervensi. Situasi demikian mengindikasikan kegagalan komunikasi ke atas (upward communication) dari pemerintah kabupaten. Selain itu, respon pihak kabupaten terkait permasalahan ini yang mengatakan tidak tahu dan kaget mengenai adanya lahan sawit sebesar 6,5 hektar juga bukan alasan yang dapat dijustifikasi. Pemerintah kabupaten perlu memeriksa kembali mengenai aliran komunikasi internal di wilayahnya. Karena setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seharusnya dapat terdeteksi dan dikomunikasikan sejak dini melalui mekanisme pemerintahan yang berjalan efektif.

Kasus penanaman sawit di Jawa Barat tidak hanya melahirkan isu lingkungan, namun juga menunjukkan lemahnya komunikasi internal dalam pemerintahan. Kegagalan komunikasi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, melainkan juga persoalan struktural yang berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan respon dari pemerintah. Ketika komunikasi ke atas tidak berjalan optimal, pengambil kebijakan berpotensi kehilangan konteks dan terlambat merespons isu strategis. Situasi ini menegaskan pembenahan mekanisme pendataan, pelaporan, dan aliran komunikasi merupakan hal yang mendesak, sehingga proses pengambilan keputusan dan kualitas respon yang keluar dapat dipastikan efektif dan tidak terhenti di tingkat bawah. Pemerintah terkait juga dapat melakukan standarisasi dalam sistem komunikasinya dengan menentukan indikator pelaporan yang baik, koordinasi mengenai isu-isu strategis, dan membangun komunikasi dua arah yang lebih transparan. 

Baca Juga: Badan Gizi Nasional Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Serap Anggaran hingga Rp85 Triliun

Kesadaran bahwa komunikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi pengambilan keputusan publik, menjadi kunci agar koordinasi lintas level pemerintahan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan. Komunikasi yang demikian terjadi bukan hanya sekadar kelalaian prosedural, namun juga memberikan dampak bagi fungsi komunikasi yang seharusnya terjadi. Jika kegagalan komunikasi ini terus dipupuk dan tidak mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten, dampak yang lebih parah bisa tidak termitigasi dengan baik dan kepercayaan masyarakat akan terus terdegradasi. 

Biografi Penulis:
Nama    : Mayang Widyaningrum
Usia    : 26 tahun
Penulis merupakan karyawan swasta sekaligus mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Penulis memiliki minat dalam komunikasi korporat, terutama pengelolaan komunikasi strategis, dinamika media digital, serta peran komunikasi dalam pembentukan opini publik pada ranah organisasi dan kebijakan publik.