BOGOR, CEKLISSATU– Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Sukabumi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menerbitkan 14 sertipikat aset tanah milik PLN UPT Bogor. Penerbitan itu berlangsung dalam Rapat Koordinasi Percepatan Sertifikasi Aset Tanah PLN UPT Bogor Tahun 2026 di kantor UPT Bogor. Dalam satu kesempatan, Kantah Kabupaten Sukabumi menyumbang tambahan yang berarti bagi upaya PLN UPT Bogor menuntaskan target 98 sertipikat tahun ini.

Rapat tersebut juga dihadiri pejabat dari enam kantor pertanahan lain di wilayah kerja PLN UPT Bogor, yaitu Kantah Kabupaten Bogor I, Kabupaten Bogor II, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Sukabumi. Karena ketujuh kantah hadir dalam satu forum, capaian Kabupaten Sukabumi dapat menjadi contoh bagi wilayah lain.

Penerbitan ini datang pada saat yang tepat. Hingga Oktober 2026, sertipikat yang terbit baru 37 dari 98 bidang, atau sekitar 38 persen dari target tahunan. Dengan sisa waktu kurang dari dua bulan, tambahan 14 sertipikat sekaligus menjadi dorongan penting untuk mempercepat penyelesaian sisa target.
Manager PLN UPT Bogor, Dewi Setyaharini, menyampaikan apresiasi kepada Kantah Kabupaten Sukabumi atas penerbitan tersebut.

"Terbitnya 14 sertipikat dari Kantah Kabupaten Sukabumi membuktikan bahwa percepatan bisa diwujudkan ketika koordinasi berjalan baik. Kami sangat berterima kasih atas dukungan ini. Capaian hari ini memberi kami keyakinan bahwa target 98 sertipikat realistis untuk dikejar," ujar Dewi.

Ia menambahkan bahwa capaian serupa perlu diwujudkan di seluruh wilayah kerja PLN UPT Bogor.
"Setiap kantor pertanahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kami perlu memetakan persoalan di masing-masing wilayah dan menyepakati langkah yang sama, agar keberhasilan di Sukabumi dapat diikuti oleh wilayah lain," katanya.

Sebagai tindak lanjut, PLN UPT Bogor dan ketujuh kantor pertanahan akan menyusun Kesepakatan Bersama. Dokumen ini akan memuat strategi bersama untuk mencapai target sertifikasi tahun 2026, sehingga setiap pihak memiliki acuan kerja yang sama dalam menuntaskan sertipikat yang belum terbit.

Melalui langkah tersebut, PLN UPT Bogor menegaskan komitmennya untuk menjaga kepastian hukum atas aset negara yang dikelolanya. Perusahaan juga akan terus memperkuat sinergi dengan kantor pertanahan di seluruh wilayah kerjanya.