JAKARTA, CEKLISSATU.COM -- Ribuan orang dari berbagai elemen buruh berasal sejumlah daerah akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI dan Istana Presiden, pada Kamis (28/8/2025).

Dikabarkan buruh tersebut berasal dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan Karawang. Aksi demo kali ini bertajuk Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (Hostum).

Demo soal Hostum adalah respon terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja.

Baca Juga: Kapolda Metro Jaya Tegaskan Tak Ada Senjata Api Dalam Pengamanan Aksi Buruh

Demo bertajuk Hostum diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyebutkan bahwa aksi demonstrasi akan dipusatkan di depan DPR RI atau Istana Kepresidenan Jakarta.

"Sekitar 10 ribu buruh dari Karawang, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan DKI Jakarta akan bergerak menuju pusat ibu kota,” ucap Said Iqbal, dalam keterangannya.

Baca Juga: Kena PHK, Buruh di Kabupaten Bogor Protes Kenaikan Harga Gas Industri

Tidak hanya di Jakarta, aksi demonstrasi juga digelar serentak di berbagai kota industri besar seperti Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Batam, Bandar Lampung, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, dan Gorontalo.

Berikut ini sejumlah tuntutan yang dibawa buruh dalam aksi demontrasi yang akan digelar pada hari ini, yaitu:

Hapus outsourcing dan tolak upah murah (HOSTUM), serta naikkan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 sampai 10,5 persen;

Baca Juga: Farahdibha Tenrilemba Raih Gelar Doktor di IPB, Angkat Isu Kesenjangan Cuti Melahirkan Buruh Perempuan 

Stop PHK: bentuk Satgas PHK;

Reformasi pajak perburuhan: naikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Rp. 7.500.000 per bulan, hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah;

Sahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw;
Sahkan RUU Perampasan Aset: berantas korupsi;

Revisi RUU Pemilu: redesign sistem Pemilu 2029.