BOGOR, CEKLISSATU - Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bogor, di Pakansari, Senin (24/3/2025).

Pengecekan itu untuk memastikan  kondisi kendaraan dinas yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rudy menambahkan, meski beberapa kendaraan dinas itu kondisinya sudah cukup tua, bukan berarti pihaknya berencana untuk mengganti seluruh kendaraan dengan yang baru. 

"Kendaraan dinas yang sudah tua tentu membutuhkan biaya pemeliharaan yang tinggi," kata dia.

Baca Juga: Pemkab Bogor Dukung Kebijakan Pemprov Jabar, Ajak Warga Taat Pajak dan Kendaraan Dinas Patuh Administrasi

"Bukan juga kami ingin kendaraan dinas yang baru. Tetapi kita ingin mengikuti kebijakan pemerintah pusat, di mana sudah tidak ada pengadaan kendaraan bermotor, tapi yang ada adalah sewa," tambahnya.

Selain itu, kata Rudy, terkait penyewaan kendaraan dinas, hal itu akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. 

"APBD untuk tahun 2025 kita sudah ditetapkan. Dan kita akan melihat kebutuhan dan kemampuan  daerah saat perubahan anggaran dilakukan, untuk anggaran penambahan kendaraan dinas," ujarnya.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Dedi Mulyadi Minta Kendaraan Dinas Dijadikan Ambulans

Lebih lanjut, ia  menekankan pentingnya pemeriksaan dan inventarisasi kendaraan dinas, sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kendaraan milik negara dikelola dengan baik. 

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap administrasi kendaraan dinas.

"Intinya adalah sebenarnya hari ini, yang utama adalah kita ingin mengetahui barang milik daerah dipegang oleh siapa, status kendaraannya seperti apa, dan kewajiban kita membayar pajak itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena di postur APBD, setiap tahun seluruh kendaraan dinas yang ada sudah dianggarkan untuk membayar pajak," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar pihak-pihak yang tidak tertib dalam administrasi dan pembayaran pajak kendaraan dinas diberikan sanksi tegas. 

Baca Juga: Soal Maung Pindad akan Dijadikan Mobil Dinas Menteri, Kemenkeu Bilang Begini

Ia meminta agar kendaraan dinas yang tidak digunakan dengan baik segera dicabut dan tidak diberikan lagi kepada pegawai yang bersangkutan.