KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU - Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk menuntaskan seluruh aspek Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belum ditindaklanjuti di Kabupaten Bogor pada tahun 2025.
Hal ini disampaikan usai rapat dengan KPK RI di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Rabu (05/03/25) rapat ini juga menyoroti program MCP secara nasional.
“Proyek ini bukan hanya untuk Kabupaten Bogor, tetapi berlaku di seluruh Indonesia,” ujar Rudy Susmanto.
Baca Juga: Bupati Rudy Susmanto: Modifikasi Cuaca Dilanjutkan, Targetkan Banjir di Bogor Segera Surut
Selain itu, Rudy juga membuka ruang bagi masyarakat dan pihak terkait untuk memberikan saran serta masukan kepada pemerintah daerah.
“Kita ingin Bogor terbuka, kita ingin Bogor memiliki sejarah baru, tapi sejarah yang baik, kita benahi bersama-sama,” ungkapnya.
Sebagai upaya meningkatkan transparansi, pemerintah daerah akan mengadopsi sistem digitalisasi, termasuk pengelolaan data digital desa yang terintegrasi dengan pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Keterbukaan ini harus dimulai dari tingkat desa hingga Pemerintah Kabupaten, dengan digitalisasi, kebutuhan masyarakat bisa lebih terpantau dan terakomodasi,” jelasnya.
Lebih lanjut, data digital ini nantinya akan mencakup berbagai aspek, termasuk anggaran, belanja daerah, data sosial ekonomi, hingga kebutuhan dana untuk berbagai program pembangunan.
“Ke depan, kita ingin semuanya lebih transparan, dari program yang dijalankan, dan besaran anggaran yang dibutuhkan,” tutupnya.
Comment