Farhan menambahkan, pengambilalihan sementara ini tidak terlepas dari konflik internal berkepanjangan yang terjadi di tubuh pengelola lama. Situasi tersebut membuat pengelolaan kawasan tidak berjalan optimal.
Baca Juga: Pengelola Bandung Zoo Gugat Walikota Bandung ke Pengadilan Negeri
“Konflik memuncak hingga terjadi bentrokan dan persoalan pendanaan antar-pengurus. Kawasan menjadi terbengkalai, sehingga negara harus hadir secara penuh, baik dari pusat, provinsi, maupun kota,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawa Pudiyatmoko menyatakan, pemerintah pusat dan Pemkot Bandung telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengatasi kebuntuan pasca pencabutan izin.
“Kesepakatan ini bertujuan menjamin kesejahteraan satwa sekaligus memastikan karyawan tetap dapat bekerja sehingga operasional dasar tetap berjalan,” ujarnya.
Baca Juga: Polemik Kepengurusan Bandung Zoo Berakhir Ricuh, Dua Kubu Bentrok
Ia menegaskan pembagian tanggung jawab selama masa transisi telah diatur secara jelas. Pemerintah pusat fokus pada perawatan satwa, mulai dari kesehatan hingga pemenuhan pakan.
“Sedangkan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung. Ini adalah bentuk kehadiran negara agar seluruh aspek dapat berjalan dengan baik,” terangnya.
Comment