JAYAPURA, CEKLISSATU — Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si. menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Resto Ikan Maros, Entrop, Kota Jayapura, Papua, pada 14 November 2026.
Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian disertasinya di Universitas Indonesia (UI) dengan tema “Resolusi Konflik Berbasis Pancasila di Tengah Polarisasi Media Sosial: Studi Kasus di Jayapura.”
FGD tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, di antaranya Dewan Adat Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, perwakilan paguyuban, serta akademisi senior Papua dari Universitas Papua (UNIPA), Dr. Agus Sumule, sebagai panelis.
Dalam diskusi, mengemuka pandangan bahwa penyelesaian konflik Papua tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan dialog, keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penguatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
Tantangan lainnya adalah polarisasi media sosial akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, dan narasi provokatif yang berpotensi memicu perpecahan.
Salah satu pandangan menarik disampaikan Ketua Dewan Adat Tabi, Yulianus, yang menegaskan adanya keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dan adat istiadat masyarakat Papua.
“Pancasila bagi saya itu adat,” ungkapnya.
Ia mencontohkan tradisi penyelesaian persoalan melalui musyawarah di para-para adat serta konsep satu tungku berisi tiga batu, yakni adat, agama, dan pemerintah, sebagai unsur penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Alexander Napoh memberikan contoh nyata toleransi antarumat beragama, ketika pemuda Kristen membantu mengatur kendaraan saat umat Islam melaksanakan salat Jumat. Praktik tersebut menunjukkan bahwa persaudaraan dan toleransi bukan sekadar slogan, melainkan nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui FGD ini, Paulus Waterpauw berharap dapat menghimpun berbagai pengalaman, aspirasi, dan rekomendasi masyarakat sebagai bahan pengembangan model resolusi konflik yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya Papua.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada sejumlah kerabat dan tokoh yang memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Vernando Wanggai, Yanni, Ali Hamdan Bogra, dan Ribka Haluk, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi.
Menurut Paulus, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi amanah bagi masa depan Papua, khususnya generasi Z dan generasi penerus agar dapat tumbuh dalam kehidupan yang damai, harmonis, toleran, serta saling menghormati adat dan budaya.
Ia menegaskan pentingnya menjaga persatuan, kebebasan menjalankan ibadah, dan semangat saling membantu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlandaskan Pancasila.
“Terima kasih, sedulurku. Tetap semangat dan terus berkarya,” demikian pesan Paulus Waterpauw.
Pada akhirnya, perdamaian Papua bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang merawat persaudaraan, memperkuat toleransi, menghargai keberagaman, dan membangun kepercayaan. Dengan mengedepankan dialog, kearifan adat, serta nilai-nilai Pancasila, diharapkan tercipta kehidupan masyarakat Papua yang damai, bersatu, dan bermartabat.
Comment