WASHINTON, CEKLISSATU - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendesak Rusia untuk bertanggung jawab atas kehancuran Ukraina. 

Sejak Rusia menginvansi Ukraina Februari lalu, PBB mengeluarkan resolusi yang menyuruh Negeri Beruang Merah itu untuk bertanggung jawab atas Ukraina.

Dilansir dari Reuters dan kantor berita Rusia, TASS, Selasa 15 November 2022, resolusi itu mendapatkan dukungan 94 negara dari total 193 negara anggota Majelis Umum PBB dalam voting yang digelar pada Senin 14 November 2022 waktu setempat.

Baca Juga : Spanyol Mulai Kena Dampak Perang Rusia-Ukraiana, Harga Pangan Melonjak

Sebanyak 14 negara, termasuk Rusia dan China serta Iran, menentang resolusi itu. Sementara 73 negara lainnya, seperti Brasil dan India, memilih abstain. Tidak semua negara anggota menggunakan suaranya dalam voting itu.

"Rusia harus menanggung konsekuensi hukum atas semua tindakan yang keliru secara internasional, termasuk melakukan reparasi atas cedera yang terjadi, termasuk kerusakan apa pun, yang disebabkan oleh tindakan-tindakannya," demikian bunyi kutipan resolusi Majelis Umum PBB itu.

Resolusi Majelis Umum PBB semacam itu bersifat tidak mengikat, namun memiliki bobot politik.

Resolusi itu juga merekomendasikan agar negara-negara anggota, bekerja sama dengan Ukraina, membuat daftar internasional untuk mencatat bukti dan klaim terhadap Rusia. 

Mantan Presiden Rusia yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, yang juga sekutu dekat Putin, menyatakan Majelis Umum PBB seharusnya juga menyerukan kepada AS untuk memperbaiki kerusakan yang dipicu negara itu di banyak negara.

"Mereka seharusnya mengadopsi rekomendasi yang sama tentang perbaikan total atas kerusakan yang ditimbulkan Amerika Serikat di Korea, Vietnam, Irak, Yugoslavia dan banyak negara lainnya yang menderita akibat Amerika dan NATO," cetus Medvedev via akun Telegramnya.

Lebih lanjut, Medvedev menilai resolusi yang diloloskan Majelis Umum PBB itu dimaksudkan untuk melegalkan rencana Barat dalam menggunakan aset-aset Rusia yang dibekukan. 

Secara terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut resolusi Majelis Umum PBB itu 'penting'.

"Perbaikan yang harus dibayar oleh Rusia atas apa yang telah dilakukannya sekarang menjadi bagian dari realitas hukum internasional," sebut Zelensky dalam pernyataan via video.