CIANJUR, CEKLISSATU - Puluhan warga Cianjur yang tergabung dalam Aliansi Warga Cianjur menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati, Selasa 05 Juli 2022. 

Pengunjuk rasa meminta Pemkab Cianjur memperbaiki pelayanan publik terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan yang diduga adanya praktik percaloan.

Tirta Aditya (27) salah satu kordintor aksi mengatakan pelayanan di Disdukcapil disinyalir adanya pungutan liar. Selain itu, pelayanan untuk mengurus data kependudukan seperti e-KTP, KK dan lainnya pun masih tidak maksimal. 

"Faktanya masih terjadi adanya pungutan liar dan tidak maksimalnya di dinas tersebut, jadi ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dikampanyekan pak bupati selama ini tentang pelayanan di Disdukcapil," ujarnya.

Tirta juga mengungkapkan temuan di lapangan bahwa oknum Disdukcap membander setiap pembuatan KK Rp 50 ribu dan untuk e-KTP sebesar Rp 200 ribu. 

"Waktu itu pernah kita advokasi ada catatannya  
pembuatan KTP itu dihargai Rp.200 ribu dan KK Rp 50 ribu. itu sama oknumlah," ungkapnya.

Menanggapai hal tersebut, Kepala Disdukcapil Cianjur Munajat membantah adanya pungutan liar di dinasnya. Sebab, selama beberapa pekan terhari ini ia rutin mengawasi mulai dari pintu pendaftaran, namun tidak ditemukan praktik percaloan. 

"Saya setiap hari duduk di bangku pendaftaran untuk mengawasi adanya percaloan sampai beberapa minggu lalu. Pak Bupati juga sempat sidak, bahkan menyamar untuk memastikan apakah pembuatan KTP dimintai uang, tapi kenyataanya Bupati tidak menemukan itu," tutupnya.

Namun begitu, pihaknya akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga Cianjur dalam pengurusan administrasi kependudukan.

"Kami akan berusaha semaksimal mungkin ya dan minggu depan Insya Alloh ada pelayanan cepat di wilayah Cianjur Selatan," tuturnya.