BOGOR, CEKLISSATU.COM - Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tingkat Kota Bogor yang digelar di Plaza Balai Kota, Senin (27/4/2026). Dalam amanatnya, Dedie menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta optimalisasi anggaran agar selaras dengan tujuan pembangunan.

“Seperti pesan dari Menteri Dalam Negeri dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun 2026, yang paling penting adalah sinkronisasi kebijakan antara pusat dengan daerah. Kemudian, selain itu bukan hanya sinkronisasi kebijakan saja, tetapi juga bagaimana anggaran dioptimalisasikan menyesuaikan dengan tujuan,” ujar Dedie kepada wartawan usai menjadi inspektur upacara.

Dedie mencontohkan penerapan sinkronisasi tersebut dalam sektor kesehatan. Menurutnya, perlu kejelasan peran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar penanganan berjalan efektif.

“Jadi misalnya untuk penanganan kesehatan, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian juga disampaikan, bukan hanya koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah, tetapi penyelarasan kebijakan antarwilayah, antardaerah,” jelasnya.

Baca Juga: Tiga Dekade Otonomi Daerah, Ajat Rochmat: Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Masyarakat

Selain itu, Dedie juga menyoroti pentingnya penyelarasan kebijakan di wilayah perbatasan, khususnya antara Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

“Misalnya Kota Bogor berbatasan dengan Kabupaten Bogor, tentu kebijakan di wilayah perbatasan harus diselaraskan. Contohnya di wilayah Bogor Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Dramaga. Jika pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan Dramaga sebagai kawasan permukiman perkotaan atau mixed-use, maka wilayah yang berbatasan seperti Situ Gede dan Balumbang Jaya juga perlu menyesuaikan agar saling mendukung,” ujarnya.

Ia berharap hal tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan efisien ke depan.