KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Puluhan tokoh Bogor Barat menemui Bupati Bogor, Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade) di Pendopo Bupati, Cibinong, Kamis (22/05/2025).
Koordinator Aliansi Masyarakat Bogor Barat untuk Pemekaran (AMUK) Bogor Barat, Ahmad Buhori menjelaskan bahwa pertemuan tersebut sharing gagasan antara 50 tokoh se-Bogor Barat bersama Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
Terdiri dari para rektor, pimpinan ormas, NU, Muhammadiyah, PUI, Mathla'ul Anwar, SI, dan beberapa LSM. Serta dari beberapa komunitas, ada seni, budaya, pertanian, peternakan, UMKM.
"Intinya hari ini tokoh-tokoh Bogor Barat kumpul dalam rangka mengawal di 100 hari pertama pemerintahan Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Jaro Ade," ungkap Ahmad Buhori kepada wartawan.
Ahmad Buhori mengatakan, komitmen para tokoh Bogor Barat yang tergabung dalam AMUK berkomitmen mengawal seluruh program-program yang dilakukan serta akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Bogor.
"Kami ikut memberikan masukan terkait program percepatan yang harus dibangun di Bogor Barat. Karena selama ini sebelum pemerintahan hari ini Bogor Barat kurang diperhatikan oleh Cibinong," tegas Ahmad Buhori.
"Makanya kemudian Alhamdulillah Bupati-Wabup punya niat yang baik, serius membangun Bogor Barat. Karena ada satu alasan bahwa dalam rangka persiapan Bogor Barat mekar, namanya nanti Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB)," tambahnya.
Ahmad Buhori juga menuturkan, Bogor Barat di tahun 2014 sudah masuk ke Amanat Presiden (Ampres) ada 65 CDOB, termasuk Bogor Barat se-Indonesia dari 250 CDOB.
Baca Juga: Jaro Ade: Percepatan Pembangunan di Bogor Barat Salah Satu Cita-cita Kami
Tetapi menurutnya, pada 10 tahun pemerintahan Jokowi Bogor Barat tidak juga mekar, atau belum juga mekar. Karena diketahui bahwa kebijakan ketika itu adalah IKN.
"Maka waktu kami yang pernah memblokir jalan di Dramaga pada 20 hari sebelum berakhirnyapemerintahan Jokowi waktu itu, kami dua ribu masyarakat Bogor Barat berharap di akhir pemerintahannya untuk memekarkan. Tetapi perjuangan kita harus masih panjang," jelas Ahmad Buhori.
"Kemudian Jokowi mengatakan kami akan limpahkan kepada Prabowo. Hari ini pemerintahan Prabowo," lanjutnya.
Terkait dengan pemekaran Bogor Barat, ia menilai itu adalah ranahnya Presiden. Karena ini harus melalui jalur penerbitan dua Undang Undang PP dari turunan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.
"Jadi urusan pemekaran adalah urusan Presiden. Kami ke sini tujuannya adalah terkait dengan bagaimana Bogor Barat juga Pemkab Bogor ini membangun fasilitas sarana, infrastruktur di Bogor Barat," tegasnya.
"Ketika pusat memekarkan Bogor Barat maka dari sisi infrastruktur dan fasilitas itu sudah oke," ujarnya.
"Ibarat ketika satu anak ingin pindah dari rumah, maka rumahnya harus dibangun dulu. Nah logika itulah yang akan kita kawal. Maka Bogor Barat akan diprioritaskan untuk pembangunan, namanya percepatan pembangunan Bogor Barat," beber Ahmad Buhori.
Selanjutnya kata Ahmad Buhori, terkait dengan pembelanjaan Rp50 miliar yang tahun 2023 sudah dianggarkan, maka hari ini harus segera dibelanjakan.
Baca Juga: Belasan Bangunan Liar di Pasar Ciluar Ditertibkan Pemkab Bogor, Penataan Kawasan Cibinong Raya
"Realisasikan sodetan jalan dari Leuwiliang ke Rancabungur, itu program pertama yang akan segera," tuturnya.
"Kami juga mensupport Pemkab Bogor terutama PUPR untuk serius memproses ini, dan segera dibelanjakan pembebasan lahan di Leuwiliang ke Rancabungur," ucap Ahmad Buhori.
Selain itu, terkait dengan rumah sakit, di Bogor Barat hanya ada satu rumah sakit.
"Kami menuntut kepada Pemkab Bogor dibangunlah fasilitas-fasilitas kesehatan, paling tidak meningkatkan puskesmas-puskesmas yang ada di 14 kecamatan untuk menjadi tim perumus RSUD tipe D," tutup Ahmad Buhori.
Comment