Ahmad Buhori juga menuturkan, Bogor Barat di tahun 2014 sudah masuk ke Amanat Presiden (Ampres) ada 65 CDOB, termasuk Bogor Barat se-Indonesia dari 250 CDOB.

Baca Juga: Jaro Ade: Percepatan Pembangunan di Bogor Barat Salah Satu Cita-cita Kami

Tetapi menurutnya, pada 10 tahun pemerintahan Jokowi Bogor Barat tidak juga mekar, atau belum juga mekar. Karena diketahui bahwa kebijakan ketika itu adalah IKN.

"Maka waktu kami yang pernah memblokir jalan di Dramaga pada 20 hari sebelum berakhirnyapemerintahan Jokowi waktu itu, kami dua ribu masyarakat Bogor Barat berharap di akhir pemerintahannya untuk memekarkan. Tetapi perjuangan kita harus masih panjang," jelas Ahmad Buhori.

"Kemudian Jokowi mengatakan kami akan limpahkan kepada Prabowo. Hari ini pemerintahan Prabowo," lanjutnya.

Terkait dengan pemekaran Bogor Barat, ia menilai itu adalah ranahnya Presiden. Karena ini harus melalui jalur penerbitan dua Undang Undang PP dari turunan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014. 

Baca Juga: Monitoring Center for Prevention Pemkab Bogor Meningkat, KPK: Langkah Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

"Jadi urusan pemekaran adalah urusan Presiden. Kami ke sini tujuannya adalah terkait dengan bagaimana Bogor Barat juga Pemkab Bogor ini membangun fasilitas sarana, infrastruktur di Bogor Barat," tegasnya.