KOTA BOGOR, CEKLISSATU - Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin angkat bicara terkait sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasional untuk program MBG di Kota Bogor namun belum mengantungi Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). 

Dikatakan Jenal, SLHS itu sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus dan wajib dimiliki oleh dapur SPPG yang sudah beroperasional. Dan pihaknya mengaku sudah memanggil seluruh SPPG berkomitmen untuk mengajukan jadwal kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor. 

"Nah, tiga hari lalu saya ketemu Kadinkes, informasinya sudah mulai berprogres, sehingga tidak lagi 4 (yang telah memiliki SLHS). Kalau tidak salah sudah ada 10 dapur baru yang melakukan pelatihan, namun belum keluar SLHS nya," kata Jenal kepada wartawan. 

Baca Juga: Program MBG Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Lokal dan Ketahanan Pangan Nasional

Secara teknis, lanjut Jenal, pihaknya belum mengecek lagi terkait apa saja yang menjadi kendala belum keluarnya SLHS. Tetapi secara de facto, proses pelatihan itu sudah dimulai oleh beberapa dapur, jadi tidak hanya 4.

"Bahkan saya menginstruksikan dinas kesehatan, petugas dapur yang ada di SPPG Kota Bogor untuk dilakukan cek kesehatan secara gratis. Khawatir ada penyakit menular pada saat memasak dan terkena makanan yang menyebabkan anak-anak kita menjadi korban," ujarnya. 

Jadi, Jenal menegaskan, bukan hanya SLHS tetapi juga adanya cek kesehatan gratis kepada seluruh karyawan dapur SPPG. 

"Updatenya berapa SLHS yang sudah keluar, nanti kita akan cek. Yang pasti, kemarin sudah ada penambahan pelatihan SLHS namun sertifikatnya belum selesai, nah nanti kita pastikan dulu," terang Jenal. 

Jenal menyebut, bahwa dapur yang sudah beroperasi ada 42 dan sekarang sudah bertambah sekitar ada 50-an dapur. Sisanya sudah mendapatkan izin titik, tapi belum memulai karena masih progres 45 hari, persiapan dan lain-lain. 

Baca Juga: Bupati Bogor Lakukan Percepatan Sertifikasi dan Pengawasan Dapur MBG, Berikan Gizi Terbaik Bagi Siswa

"Kita ada satgas MBG, InsyaAllah akan kita maksimalkan untuk pengecekan SLHS, termasuk SOP di dapur yang ada harus sesuai dengan peraturan yang di Badan Gizi Nasional (BGN)," tegasnya. 

Ketika ditanya apakah dapur SPPG yang belum memiliki SLHS boleh untuk beroperasi, kata Jenal, ternyata secara spesifikasi tetap bisa berjalan. 

"Kemarin waktu Kepala BGN datang ke kanwil bersama gubernur, saya hadir langsung di depan itu, seharusnya kan disetop dulu sebelum SLHS, tapi memang ada kelonggaran. Karena sasaran penerimanya sudah ada, dan mereka sudah punya virtual account, jadi simultan sebelum SLHS keluar, mereka sudah berjalan," jelasnya. 

"Yang penting adalah adalah pelatihan seluruh karyawan harus sudah dilakukan, termasuk yang penting itu harus betul-betul sesuai SOP dan ini kewajiban kita semua untuk mengawasi, jadi saya terima kasih sudah diingatkan oleh media," pungkas Jenal.

Handy Purnama