JAKARTA, CEKLISSATU.COM - Pemerintah bersama KADIN Indonesia membentuk joint task force untuk menyelaraskan kebutuhan industri dengan lulusan pendidikan vokasi. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, bahwa kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis menyiapkan SDM yang globally competitive dalam menghadapi masa krusial bonus demografi 2025–2030.

Sekaligus mengurangi mismatch pasar kerja melalui integrasi data dan penguatan ekosistem vokasi nasional.

Baca Juga: Pemerintah Gaspol Revitalisasi Pendidikan Vokasi, Pratikno: Siapkan SDM untuk Hilirisasi dan Peluang Global

"Kami menerima buku peta jalan Vokasi Industri 2045 dari KADIN Indonesia. Kami juga mendapat mandat dari Bapak Presiden untuk memastikan sinergi antara dunia pendidikan dan pasar kerja berjalan efektif," ujar Pratikno dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan KADIN Indonesia 2025 yang berlangsung di Plaza BPJAMSOSTEK.

Pratikno menjelaskan, langkah kolaboratif akan dilakukan melalui pembentukan joint task force dan pengembangan joint dashboard sebagai instrumen bersama untuk memantau kebutuhan tenaga kerja nasional secara digital dan berbasis kecerdasan artifisial.

"Dengan kerja sama ini, kita membuat joint task force, kita membuat joint dashboard, kita akan semakin meningkatkan kesesuaian antara pendidikan di lembaga vokasi dengan kebutuhan di pasar kerja. Ini untuk mengurangi risiko mismatch," tuturnya.

Baca Juga: Sekolah Vokasi IPB University Kembangkan Ekosistem Pertanian Hijau Berbasis Limbah di Jawa Barat

Dia juga menekankan, bahwa kolaborasi ini merupakan langkah nyata menjawab tantangan daya saing global sekaligus memastikan inklusi sosial. 

Dalam menghadapi jendela kritis masa penentu bonus demografi tahun 2025-2030, Indonesia harus menyiapkan SDM unggul dan Tangguh yang globally competitive dengan tetap memegang prinsip no one left behind.

"SDM unggul berarti globally competitive dan socially inclusive. Setiap anak muda Indonesia harus memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan, dan pekerjaan yang layak," tegasnya.

Baca Juga: Bima Arya Tekankan Manfaatkan Bonus Demografi, Jemput Indonesia Emas 2045

Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya langkah nyata kolaboratif lintas sektor. 

Ia menegaskan bahwa hambatan dalam regulasi, birokrasi, dan koordinasi harus diselesaikan bersama.

"Saatnya walk the talk, jangan talk the talk. Saatnya sama-sama kita selesaikan," imbuhnya.