Ramdhoni menambahkan, iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga sangat terjangkau. Bahkan pemerintah saat ini memberikan stimulus berupa keringanan iuran sebesar 50 persen bagi pekerja BPU selama April hingga Desember 2026 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Dengan adanya subsidi tersebut, iuran untuk dua program perlindungan dasar kini mulai dari Rp8.400 per bulan. Selain itu, pekerja rumah tangga juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran mulai dari Rp20.000 per bulan,” jelasnya.
Melalui program JKK, peserta memperoleh manfaat berupa perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian akibat kecelakaan kerja hingga maksimal Rp244 juta, santunan cacat tetap, layanan homecare, hingga bantuan beasiswa pendidikan bagi dua orang anak. Sementara melalui program JKM, ahli waris peserta berhak memperoleh santunan kematian sebesar Rp42 juta serta bantuan beasiswa pendidikan bagi dua anak dengan masa kepesertaan minimal tiga tahun. BPJS Ketenagakerjaan menilai sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus wilayah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas rumah tangga dan perekonomian keluarga.
Baca Juga: Rp494 Juta Santunan JKK untuk Korban KRL, Bukti Negara Hadir di Tengah Duka
Menutup keterangannya, Ramdhoni menegaskan, melalui penguatan implementasi UU PPRT, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja rumah tangga, demi menciptakan kesejahteraan pekerja dan keluarganya secara lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
