Menurutnya, langkah ini sejalan dengan inisiasi dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tentang Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kehadiran UU PPRT menjadi langkah progresif dalam memastikan pekerja rumah tangga memperoleh hak perlindungan yang setara sebagai bagian dari pekerja Indonesia. Selama ini, pekerja rumah tangga termasuk kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kerja namun belum seluruhnya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ramdhoni menegaskan, bahwa pekerja rumah tangga memiliki risiko kerja yang sama dengan profesi lainnya sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang layak. “Setiap profesi memiliki risiko, termasuk pekerja rumah tangga. Risiko kecelakaan kerja maupun kematian bisa terjadi kapan saja. Karena itu, pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang,” kata Ramdhoni.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Ajak Pekerja Mandiri Optimalkan Program Diskon Iuran Jaminan Sosial
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih menunggu aturan pelaksanaan lebih lanjut dari UU PPRT. Namun demikian, pekerja rumah tangga sudah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui dua mekanisme.
Pertama, didaftarkan oleh pemberi kerja atau majikan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Kedua, pekerja rumah tangga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.
Untuk mempermudah akses kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai kanal pendaftaran dan pembayaran iuran melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), jaringan perbankan, e-commerce, Indomaret, Alfamart, hingga Kantor Pos.
