JAKARTA, CEKLISSATU — BPJS Ketenagakerjaan menyambut positif pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) pada April 2026. Kehadiran regulasi tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat pengakuan negara terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, termasuk hak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Momentum pengesahan UU PPRT sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi pekerja rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga jaminan kesejahteraan di hari tua.
Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi regulasi tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buaran menggelar audiensi dan sosialisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di lingkungan RW 014 Eramas 2000, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Selasa (12/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua RW, para Ketua RT, serta pekerja rumah tangga di wilayah setempat.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Kebayoran Baru Ajak Perusahaan Untuk Bersama Melindungi Pekerja Harian Lepas
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Buaran, Muhammad Ramdhoni, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sekaligus dukungan konkret terhadap implementasi UU PPRT yang baru disahkan.
“Dalam UU PPRT terdapat ketentuan yang secara langsung mendukung perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Salah satu pasal penting adalah Pasal 15 ayat (1) yang menegaskan bahwa pekerja rumah tangga berhak memperoleh jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Ramdhoni.
Menurutnya, langkah ini sejalan dengan inisiasi dari Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan tentang Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kehadiran UU PPRT menjadi langkah progresif dalam memastikan pekerja rumah tangga memperoleh hak perlindungan yang setara sebagai bagian dari pekerja Indonesia. Selama ini, pekerja rumah tangga termasuk kelompok pekerja yang rentan terhadap risiko kerja namun belum seluruhnya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ramdhoni menegaskan, bahwa pekerja rumah tangga memiliki risiko kerja yang sama dengan profesi lainnya sehingga berhak mendapatkan perlindungan yang layak. “Setiap profesi memiliki risiko, termasuk pekerja rumah tangga. Risiko kecelakaan kerja maupun kematian bisa terjadi kapan saja. Karena itu, pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar dapat bekerja dengan lebih aman dan tenang,” kata Ramdhoni.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Ajak Pekerja Mandiri Optimalkan Program Diskon Iuran Jaminan Sosial
Ia menjelaskan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih menunggu aturan pelaksanaan lebih lanjut dari UU PPRT. Namun demikian, pekerja rumah tangga sudah dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui dua mekanisme.
Pertama, didaftarkan oleh pemberi kerja atau majikan sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Kedua, pekerja rumah tangga dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.
Untuk mempermudah akses kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai kanal pendaftaran dan pembayaran iuran melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), jaringan perbankan, e-commerce, Indomaret, Alfamart, hingga Kantor Pos.
Ramdhoni menambahkan, iuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga sangat terjangkau. Bahkan pemerintah saat ini memberikan stimulus berupa keringanan iuran sebesar 50 persen bagi pekerja BPU selama April hingga Desember 2026 untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Dengan adanya subsidi tersebut, iuran untuk dua program perlindungan dasar kini mulai dari Rp8.400 per bulan. Selain itu, pekerja rumah tangga juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan iuran mulai dari Rp20.000 per bulan,” jelasnya.
Melalui program JKK, peserta memperoleh manfaat berupa perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian akibat kecelakaan kerja hingga maksimal Rp244 juta, santunan cacat tetap, layanan homecare, hingga bantuan beasiswa pendidikan bagi dua orang anak. Sementara melalui program JKM, ahli waris peserta berhak memperoleh santunan kematian sebesar Rp42 juta serta bantuan beasiswa pendidikan bagi dua anak dengan masa kepesertaan minimal tiga tahun. BPJS Ketenagakerjaan menilai sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus wilayah menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga yang selama ini memiliki kontribusi besar terhadap aktivitas rumah tangga dan perekonomian keluarga.
Baca Juga: Rp494 Juta Santunan JKK untuk Korban KRL, Bukti Negara Hadir di Tengah Duka
Menutup keterangannya, Ramdhoni menegaskan, melalui penguatan implementasi UU PPRT, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk terus memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk pekerja sektor informal dan pekerja rumah tangga, demi menciptakan kesejahteraan pekerja dan keluarganya secara lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
