Bahkan, tidak sedikit posisi strategis justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
Baca Juga: Tok! Dedi Mulyadi Tetapkan UMP Jawa Barat Sebesar Rp2,3 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari 2026
“Nah, yang dari luar masuk tuh faktornya apa-apa saja. Kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan," terangnya.
"Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaannya adalah orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,”kata Dedi di Kota Bandung.
Dedi menegaskan, tingginya angka PHK tidak bisa serta-merta disimpulkan sebagai ketidakmampuan angkatan kerja Jawa Barat.
Karena itu, Pemprov Jabar memilih fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Seperti program-program sekolah diploma tiga dibiayai, Jawa Barat bikin sekolah kejuruan yang khusus spesifikasinya,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa pembatasan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan asal daerah tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan aturan.
Baca Juga: Bupati Bogor Jawab Begini Soal Kebijakan Upah Tanam Pohon Rp.50 Ribu ala KDM
“Nggak boleh, kan nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap rekrutmen warga,” katanya.
