JAKARTA, CEKLISSATU.COM - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike mendorong Pemprov DKI mengoptimalkan lahan makam yang tersedia untuk mengatasi keterbatasan petak makam di ibu kota.
Dikatakan Yuke, dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, belum terdapat anggaran untuk pengadaan lahan makam baru.
Anggaran yang tersedia, lanjutnya, diarahkan untuk pemeliharaan dan optimalisasi layanan pemakaman.
Baca Juga: Krisis Lahan Makam, DPRD Kota Bekasi Dorong Pemkot Segera Realisasikan TPU Baru
"Untuk pembelian lahan baru belum ada. Karena untuk lahan itu memang agak sulit. Waktunya juga mepet, harus dikaji ulang, ada penlok dan sebagainya," ujar Yuke, Rabu (23/9/2026).
Menurut Yuke, optimalisasi layanan makam dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar bagi warga seperti kain kafan, peti jenazah, dan nisan secara gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
DPRD juga mendorong Pemprov DKI memastikan kendaraan jenazah yang telah tersedia terpelihara dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk melayani pengantaran jenazah, khususnya ke wilayah yang masih terjangkau dari Jakarta.
Baca Juga: Krisis Lahan Makam, Pemkot Jaktim Kembalikan Fungsi TPU Kebon Nanas, Siapkan 2.500 Petak Baru
Yuke menegaskan, kebutuhan lahan makam tetap menjadi perhatian karena ketersediaan petak makam di Jakarta semakin terbatas.
Sebab itu, pengadaan lahan diharapkan dapat dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya dengan memprioritaskan lahan yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kompleks pemakaman yang sudah ada.
"Yang diprioritaskan yang existing, yang menempel dengan yang existing. Itu untuk pelebaran. Kalau ada lahan yang memang menempel di situ, mungkin itu bisa jadi prioritas," katanya.
Baca Juga: Bogor Selatan Krisis Tanah Makam, PTPN dan Pengembang Disorot Pemkab
Ia menambahkan, pengadaan lahan di wilayah pinggiran Jakarta juga dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan harga tanah dan kemampuan fiskal daerah. Sementara itu, opsi pengadaan lahan di luar Jakarta atau kawasan aglomerasi masih perlu dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah terkait.
"Kita coba optimalkan dulu yang ada di Jakarta. Minimal pinggir-pinggir, tapi masih di Jakarta. Kalau memang harus ke luar daerah, pastinya nanti akan ada pembicaraan dengan daerah-daerah aglomerasi atau mungkin penyangga Jakarta," tutupnya.
