"Dua kerangka kerja ini bagian terpenting dalam mewujudkan prinsip-prinsip layanan publik dan layanan demokrasi di Jawa Barat. Sehingga demokrasinya biaya murah, layanan publik cepat dan transaksi keuangan transparan," jelas Dedi Mulyadi.
Baca Juga: HJB Ke-543, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Sebut Bogor Pusat Peradaban Sunda yang Sebenarnya
"Semoga ini menjadi spirit baru bagi seluruh warga desa di seluruh Provinsi Jawa Barat," imbuhnya.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyampaikan rencananya mengubah pemilihan kepala desa dari konvensional menjadi digital melalui e-voting.
Rencana ini disampaikan dalam pelantikan DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025) lalu.
Dia ingin membawa perubahan baru ke era digitalisasi, dengan menghadirkan e-voting berbekal pengalaman menata sistem desa di Kabupaten Purwakarta selama dua periode menjabat Bupati.
"Waktu itu satu desa, itu satu TPS Panjang. Saya robah itu per TPS per RT. Nanti sebentar lagi, kita coba jawab barat pemilihan kepala desa dengan e-Voting. Kita coba," katanya.
