BOGOR, CEKLISSATU – Polres Bogor menggelar latihan giat Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mantap Praja 2024, yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolres Bogor, pada Senin (5/8/2024).
Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro menyatakan, pihaknya melaksanakan apel persiapan terkait Pilkada Serentak yang akan digelar 27 November 2024, dilakukan pengecekan kendaraan bermotor bersama personel yang mengawakinya.
“Jumlah personel yang akan terlibat 1.096 khusus Polres Bogor, kendaraannya ini hanya sebagian. Karena banyak juga kendaraan yang tidak kita hadirkan, tetapi secara berkala dan berjenjang akan kami cek terkait ‘kesehatan’ kendaraan tersebut,” ungkap Rio Wahyu Anggoro.
Baca Juga : MUI Kabupaten Bogor Sampaikan Enam Pesan Keummatan, Berikut Ini Poin-poinnya
Ia melanjutkan, karena kendaraan merupakan faktor pendukung utama pelaksanaan pengamanan Pilkada Kabupaten Bogor 2024.
Dalam pengecekan tersebut, pihaknya mendapati dua unit kendaraan yang kekurangan aki, kemudian ia sudah memerintahkan Kabag Ops agar menyesuaikan.
“Minggu ini saya minta waktu paling lambat untuk dua unit kendaraan itu. Karena itu kendaraan yang sangat luar biasa untuk pengurai massa, yaitu AWC,” terangnya.
Baca Juga : KPU Kota Bogor Siap Bersinergi Bersama Unsur Media Jelang Pilkada Serentak 2024
Kapolres menyebutkan bahwa jumlah total kendaraan yang dihadirkankan hari ini mencapai 205 unit. Tetapi total kendaraan yang dihadirkan besok adalah kurang lebih 700 unit kendaraan.
“Ada kendaraan roda empat, roda enam, roda delapan, roda sepuluh, dan roda dua,” bebernya.
Saat ditanya sistem pengamanan dalam menghadapi musim penghujan ketika Pilkada nanti, Rio Wahyu Anggoro mengatakan, setiap polsek sudah dibekali tentang pelatihan skill dan logistik.
Baca Juga : Muncul Wacana KIM Plus di Pilkada Jakarta, Jabar, dan Jateng, Dasco: akan Ada Pertemuan Parpol Koalisi
“Selain itu sudah menyiapkan tenda masing-masing, supaya nanti Polri berperan aktif mendukung upaya-uapaya apabila terjadi bencana alam, ataupun force majeure,” tuturnya.
Sementara itu, terkait independensi Anggota Polri dalam menghadapi Pilkada mendatang, Rio Wahyu Anggoro menegaskan bahwa anggota boleh berpolitik, tetapi tidak boleh berpolitik praktis.
“Kami di Pendidikan diajarkan ilmu politik. Namun, dilarang keras melaksanakan politik praktis. Karena itu bagian dari ketidaknetralan, dan akan dilaksanakan sanksi. Baik itu disiplin maupun kode etik apabila terlibat dalam politik praktis,” tegas Rio Wahyu Anggoro.
