Banyak SPPG yang tidak berkoordinasi dengan puskesmas atau pemerintah setempat.
Baca Juga: Menteri LH Tinjau Program MBG di Kota Bogor, Bangun Kapasitas Anak Menuju Indonesia Emas
"SPPG ada yang tidak diketahui oleh perangkat daerah di wilayahnya. Ini harus dievaluasi dari sisi pengawasan," pintanya.
Selain itu, banyak tenaga dapur yang tidak memiliki kompetensi memasak dalam skala besar sehingga berdampak pada kualitas makanan.
Banyak juga ditemukan pelanggaran terhadap kebijakan penyediaan menu bergizi seperti ketiadaan susu dan buah-buahan di sejumlah sekolah penerima.
Baca Juga: DKP Kabupaten Bogor Sebut Ada Gejolak Harga Komoditas Pangan, Imbas Masifnya Pembukaan Dapur MBG
Selanjutnya Aceng menyoroti dari 2.131 dapur penyedia MBG, hanya 17 yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Menurutnya kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem seleksi dapur yang masih didominasi faktor koneksi.
Terkait usulan agar dana MBG disalurkan langsung kepada orang tua, ia menyatakan tidak setuju.
Baca Juga: DKP Kabupaten Bogor Sebut Ada Gejolak Harga Komoditas Pangan, Imbas Masifnya Pembukaan Dapur MBG
"Penyaluran dana sebaiknya tetap dilakukan melalui lembaga pendidikan atau sekolah agar pengelolaan gizi dan makanan tetap terkontrol," tutupnya.
