BOGOR, CEKLISSATU – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menekankan pentingnya keberlanjutan layanan transportasi publik Biskita Trans Pakuan yang selama ini telah menjadi salah satu contoh keberhasilan pelayanan publik di Indonesia. Menurutnya, penghentian sementara layanan ini telah menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat.
"Keberhasilan Biskita ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, ketika layanan ini berhenti, tentu warga bingung. Saya menerima banyak pertanyaan dari warga melalui WhatsApp, DM, atau bertemu langsung," ujar Bima Arya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Biskita membutuhkan subsidi sekitar Rp50 miliar per tahun yang saat ini masih harus ditanggung oleh pemerintah pusat. "Subsidi ini diperlukan, dan kalaupun berkurang, harus dilakukan secara bertahap. APBD daerah belum memungkinkan untuk sepenuhnya menopang operasional Biskita," tambahnya.
Bima Arya menyebutkan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan layanan ini. Ia mengapresiasi langkah Walikota Bogor terpilih, Kang Dedi, yang telah langsung bertemu dengan Menteri Perhubungan dan mencapai kesepakatan untuk melanjutkan layanan Biskita.
Baca Juga : Pemerintah Kota Bogor Siapkan Langkah Darurat untuk Atasi Kendala Operasional Bus Trans Pakuan
"Saya juga sudah berbicara dengan Wakil Menteri Perhubungan, Pak Suntana, yang memastikan bahwa layanan ini akan dilanjutkan. Namun, karena sempat ada keputusan untuk menghentikan subsidi, perlu dilakukan penyesuaian anggaran terlebih dahulu," jelasnya.
Ia berharap proses pergeseran anggaran oleh Kementerian Perhubungan dapat dipercepat agar layanan Biskita segera kembali beroperasi. Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor diharapkan menyediakan alternatif transportasi untuk warga selama masa penyesuaian.
Lebih lanjut, Bima Arya menyampaikan bahwa permasalahan subsidi tidak hanya terjadi di Bogor, tetapi juga di kota lain seperti Makassar dan Bali. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mengundang kepala daerah dari kota-kota yang memiliki layanan Biskita, bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, guna mendiskusikan solusi keberlanjutan program ini.
"Kita ingin mendengar persoalannya, terutama terkait perencanaan anggaran, sehingga praktik baik seperti Biskita dapat terus berlanjut," tutup Bima Arya.
Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan layanan Biskita dapat kembali hadir sebagai solusi transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat Bogor.
