Sementara itu, terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Johan Pakpahan mengapresiasi langkah meminta pendampingan KPK dalam menjalankan program strategis daerah tahun 2026.
Baca Juga: Bupati Pati Sempat Heboh Keluarkan Kebijakan Kenaikan PBB-P2 dan Didemo Warga, Kini Terkena OTT KPK
Johan Pakpahan menegaskan, langkah tersebut merupakan terobosan positif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, bersih, dan transparan.
"Pendampingan KPK ini membuktikan adanya komitmen dan integritas Pemda Kabupaten Bogor untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Johan mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, termasuk Kejaksaan, agar lebih proaktif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Baca Juga: Usai Terjaring OTT KPK, Wali Kota Madiun Ungkapkan Ini
Ia menyinggung adanya isu dugaan korupsi di Kabupaten Bogor, seperti pada Dinas Pendidikan dan pengadaan melalui e-katalog pada tahun 2024.
Kasus tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran penting akan perlunya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dan efektif.
