BOGOR, CEKLISSATU.COM - Anggota Komisi XI DPR RI, Mulyadi, menyoroti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dinilai kontroversial setelah penyegelan sejumlah tempat wisata di Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Menurutnya, kebijakan KLH tersebut menimbulkan efek domino yang berdampak langsung terhadap ribuan warga di Puncak yang mengantungkan hidup di sektor pariwisata.
Hal itu disampaikan Mulyadi saat reses di The Rizen Premier Hotel Puncak, Mulyadi hadir untuk menyerap aspirasi masyarakat wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V Bogor Selatan, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Aksi Menteri LH Dinilai Barbar dan Ganggu Iklim Investasi
Ia mengatakan, kehadirannya kali ini dilatarbelakangi oleh keresahan warga terkait kebijakan penyegelan tempat wisata oleh KLH.
“Hari ini saya sedang menjalankan tugas konstitusional. yaitu menyerap aspirasi di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) V, menyerap aspirasi karena ada kegaduhan di wilayah Bogor Selatan,” ujar Mulyadi kepada wartawan.
Mulyadi menilai, kebijakan penyegelan yang dilakukan KLH tidak melalui kajian yang matang dan berdampak luas pada ekonomi masyarakat sekitar Kawasan Puncak.
Baca Juga: Atasi Macet dan Dukung Wisata, Pemkab Bogor Siapkan Kereta Gantung SSLRT di Kawasan Puncak
“Pada saat ada kebijakan menyegel, secara tanda petik membabi buta, dan terindikasi tanpa kajian, beliau harusnya melihat efek domino terhadap kebijakan tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut menyebabkan ribuan pekerja di kawasan wisata Puncak kehilangan mata pencaharian, dan berdampak pula pada pelaku usaha kecil himgga sektor pajak daerah.
“Banyak warga yang ribuan kesempatan kerjanya hilang bahkan dihentikan kegiatan usahanya kemudian ada multiplier effect, UMKM, PHRI juga komplain karena menurun omzetnya, belum lagi yang penting PAD dari sektor pajak daerah, mungkin juga ada penerimaan negara bukan pajak di wilayah Bogor Selatan itu terhenti, melambat,” terang Mulyadi.
Baca Juga: Bongkar Unit Usaha di Puncak Bogor, Menteri LH: Masih Ada 400 Ha Okupansi Ilegal yang Akan Ditindak
Mulyadi mengatakan, kehadirannya di tengah masyarakat Bogor Selatan bertujuan untuk mendengarkan langsdung keluhan warga dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Jadi hadirnya saya di sini untuk mengklarifikasi, tolong apa yang disampaikan masyarakat kepada saya itu adalah hal yang sangat penting,” kata dia.
Ia pun berharap Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap kondisi masyarakat di sekitar Puncak yang terdampak kebijakan tersebut.
Baca Juga: Perhatikan Izin Lingkungan di Kawasan Puncak Bogor, Rudy Susmanto: 2 Izin Objek Sudah Kita Cabut
“Saya berharap Pak Presiden mengevaluasi kebijakan Menteri Lingkungan Hidup itu sehingga masyarakat yang hidup notabenenya tidak jauh dari kediaman pribadi Pak Presiden bisa mendapatkan atensi, jangan biarkan mereka,” pungkasnya.
Diketahui, Data dari Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) mencatat, sedikitnya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhentinya operasional sejumlah objek wisata di Kawasan Puncak.
