BOGOR, CEKLISSATU – Kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada industri dan perhotelan di Bogor.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Bogor Yuno Abeta Lahay mengatakan, efisiensi anggaran dari perjalanan dinas pemerintah berimbas pada penurunan okupansi hotel.
“Dampak efisiensi anggaran dari perjalanan dinas sangat terasa pada penurunan okupansi hotel, dimana anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen,” kata Yuno, Sabtu 15 February 2025.
Baca Juga: PAD Sektor Pariwisata Naik jadi 624 M, Pj Bupati Bogor Ajak PHRI Lakukan Ini untuk Pembangunan
Yuno menambahkan, periode Januari-Februari okupansi hotel di Kota Bogor masih aman, karena belum ada pembatalan pesanan, dimana periode tersebut merupakan tren rendah untuk kegiatan pemerintahan.
“Biasanya, kegiatan mulai meningkat setelah anggaran cair di awal Maret. Namun, karena kebijakan ini sudah diterapkan sejak Oktober lalu, pemesanan untuk bulan Maret pun belum ada,” tambahnya.
Dampak dari kebijakan efisiensi anggaran itu sudah mulai dirasakan sejak November-Desember 2024.
Pada periode tersebut, jumlah kegiatan rapat pemerintah di hotel turun sekitar 30-40%. Meskipun periode libur sekolah dan libur nasional sempat membantu menutupi penurunan,
Yuno khawatir tren rendah di Januari-Februari akan berlanjut tanpa adanya pemulihan pada Maret.
“Kami khawatir Maret yang biasanya menjadi titik balik justru tidak mengalami rebound. Beban pengusaha bertambah karena pada awal Maret sudah memasuki bulan Ramadan, yang berarti pengusaha harus membayar gaji dan THR karyawan secara bersamaan,” ucapnya.
“Jika kondisi ini terus berlanjut, banyak pengusaha hotel dan restoran di Bogor yang akan melakukan PHK massal setelah Lebaran,” tambahnya.
Untuk menghindari gelombang PHK, PHRI Kota Bogor berupaya melakukan komunikasi dengan pemerintah.
Yuno menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya lebih difokuskan pada perjalanan luar negeri dan pengadaan kendaraan dinas, bukan pada kegiatan rapat di hotel yang memiliki dampak ekonomi luas.
“Kegiatan rapat pemerintah itu memiliki mata rantai ekonomi yang panjang. Di belakang kami ada banyak supplier dan UMKM yang bergantung pada kegiatan ini. Jika pemangkasan anggaran berlanjut, bukan hanya pengusaha hotel dan restoran yang terdampak, tetapi juga pekerja dan pelaku usaha kecil lainnya,” katanya.
Baca Juga: BPC PHRI Kabupaten Bogor Harapkan Rencana Kenaikan BPJT Dipertimbangkan, Ini Alasanya
Yuno membandingkan kondisi ini dengan dampak pandemi COVID-19 yang memukul industri perhotelan dan restoran. Ia menilai bahwa switching market atau pengalihan pasar tidak bisa dilakukan dengan cepat.
“Beberapa pihak menyarankan agar kami beralih ke pasar lain, tetapi perubahan ini tidak bisa instan. Transformasi menjadi daerah wisata membutuhkan infrastruktur yang matang serta kesiapan SDM dan masyarakat. Itu bukan proses yang bisa terjadi dalam waktu singkat,” bebernya.
Ia berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut dengan pendekatan yang lebih bijak, agar industri perhotelan dan restoran tetap dapat bertahan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Tak Berdampak pada Bansos, Mensos: Kalau Diperlukan, Bantuan Akan Ditambah
PHRI Kota Bogor berharap agar ke depannya, pemerintah dapat lebih mendukung industri perhotelan dan restoran dengan kebijakan yang lebih seimbang antara efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata.
