BANDUNG, CEKLISSATU.COM -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi salah satu gubernur yang tidak ikut memprotes kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer daerah.

Diketahui, belum lama ini sejumlah gubernur datang ke Jakarta bertemu Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa untuk memprotes pemangkasan dana transfer pemerintah pusat.

Dedi Mulyadi membeberkan alasan tidak ikut ke Jakarta. Ia menilai, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak pantas menentang keputusan yang diambil pemerintah pusat.

Baca Juga: Dukung Penataan Lingkungan, DPRD Jabar Dorong Moratorium Izin Baru di Kawasan Bandung Utara

"Gubernur itu memiliki dua variabel. Pertama, dia adalah kepala daerah otonom yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan langsung," ungkap Dedi Mulyadi.

"Kedua, dalam dirinya juga melekat sebagai wakil pemerintah pusat," tambah Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi mengatakan, pemotongan dana transfer daerah adalah keputusan pemerintah pusat yang harus dijalankan, bukan dipersoalkan. 

Baca Juga: Menilik Warga yang Terdampak Pasca Penutupan Sementara Tambang di Wilayah Bogor Barat

"Pemotongan dana transfer daerah itu merupakan keputusan pemerintah pusat," tegas Dedi Mulyadi.

"Dan sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Provinsi Jawa Barat, tidak elok saya harus memprotes sebuah keputusan yang diputuskan oleh pemerintah pusat," jelas Dedi Mulyadi.

Dedi menyebut, pemotongan dana transfer ke daerah untuk Jawa Barat sebesar Rp2,45 triliun, kemudian untuk Kabupaten/Kota sekitar Rp2,7 triliun.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Hentikan Sementara, Jalur Tambang di Bogor Barat Kini Lengang

Kebijakan tersebut, ucap Dedi Mulyadi tentunya berpengaruh terhadap program pembangunan di daerah.

Karena selama ini sebagian besar proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Guna menyiasati keterbatasan anggaran, Dedi Mulyadi menyiapkan langkah efisiensi besar-besaran di birokrasi.

Berbagai kegiatan rutin pemerintah daerah akan dikurangi, mulai dari perjalanan dinas hingga belanja listrik dan air.

Baca Juga: Rakor MBG di Bogor, Dedi Mulyadi Pastikan Mekanisme Aduan Guru dan Siswa Berjalan

"Sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Termasuk barangkali dulu Gubernur Rp1,5 miliar diturunkan menjadi Rp750 juta. Penggunaan listrik kantor juga akan dibatasi hingga 75 persen," beber Dedi Mulyadi.