Menteri Agus menegaskan bahwa RK dan PMP berlaku pada perayaan Nyepi 1947 Saka pada 29 Maret 2025, serta Idul Fitri 1446 Hijriah yang tanggalnya akan ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Pemberian RK dan PMP Khusus Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat anggaran negara untuk biaya makan Warga Binaan sebesar Rp804.525.000 (Delapan Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Selain itu, pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah memungkinkan pemerintah menghemat anggaran makan Warga Binaan sebesar Rp80.460.405.000 (Delapan Puluh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Ribu Rupiah).

RK dan PMP Khusus diberikan sebagai bagian dari pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Narapidana yang berhak menerima Remisi harus menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sementara Anak Binaan yang mendapatkan PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Narapidana kasus terorisme dapat menerima Remisi jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia kepada NKRI.

Diharapkan langkah ini dapat menekan angka residivis serta memudahkan mantan Narapidana dan Anak Binaan beradaptasi setelah bebas.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan secara langsung menyerahkan Remisi kepada perwakilan Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong. Penyerahan ini juga berlangsung serentak secara virtual di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia.