BOGOR, CEKLISSATU.COM – Moratorium DOB atau Daerah Otonomi Baru masih belum dibuka, namun perjuangan pemekaran di Jawa Barat memasuki babak baru.
Sebanyak 10 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) kini menyiapkan strategi dan formula kemandirian fiskal sebagai solusi agar daerah hasil pemekaran tidak menjadi beban anggaran negara.
Forum Komunikasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB) Jawa Barat tidak lagi ingin memperjuangkan pemekaran hanya dengan menyampaikan tuntutan, tetapi membawa gagasan dan solusi konkret terkait kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga: Dorong CDOB Bogor Timur, Pemkab Bogor Genjot Sukamakmur sebagai Pusat Ekonomi
Ketua Umum Forkoda PPDOB Jabar, Rahmat Hidayat Djati, mengatakan persatuan seluruh elemen masyarakat Tatar Sunda menjadi modal penting dalam memperjuangkan percepatan kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Kebutuhan pemekaran harus dilihat secara objektif. Jumlah penduduk Jawa Barat yang besar, sementara jumlah kabupaten/kota relatif terbatas, menjadi salah satu alasan perlunya penataan daerah secara serius,” ucapnya.
Pemprov Jabar Kawal 10 CDOB
Komitmen terhadap pemekaran juga ditegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: Pemkab Bogor Percepat Persiapan DOB Bogor Barat, Bappedalitbang Lakukan Ini
Analis Kebijakan Ahli Madya Kebijakan Publik Biro Pemotda Pemprov Jabar, Azis Zulficar Ali Yusa, menyampaikan bahwa Pemprov Jabar akan terus mengawal seluruh CDOB yang telah diajukan ke pemerintah pusat.
Pemprov Jabar mendorong agar pemekaran sejalan dengan prinsip pembangunan dari desa menuju kota atau “Ngatur Lembur, Nata Kota.”
“Dengan konsep tersebut, pemekaran diharapkan tidak sekadar melahirkan pemerintahan baru, tetapi menjadi instrumen untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan daya saing daerah,” ujarnya.
Baca Juga: Bogor Barat dan Timur Siap Jadi Calon DOB, Cigudeg, Jonggol dan Sukamakmur Diunggulkan
Di sisi lain, menghadapi masih berlakunya moratorium DOB, Forkoda PPDOB Jabar menilai diperlukan strategi baru.
Sekretaris Jenderal Forkonas, Abdurrahman Sang, menyebut keterbatasan keuangan negara dan tekanan fiskal APBN menjadi salah satu persoalan utama yang harus dijawab oleh daerah calon pemekaran.
Karena itu, perjuangan pemekaran dinilai tidak cukup hanya mengandalkan aksi massa maupun tuntutan politik.
“Daerah harus mampu menawarkan solusi konkret terhadap persoalan pembiayaan negara, menjadi garis besar gagasan yang dibawa dalam sarasehan tersebut,” katanya.
Forkonas kini tengah merancang formula dan parameter baru dalam RPP Penataan Daerah.
Formula itu diarahkan untuk mengukur kemampuan sebuah CDOB agar dapat tumbuh mandiri tanpa membebani APBN, termasuk dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan alternatif di luar anggaran negara.
Akademisi sekaligus Tim Ahli Penataan Daerah, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai Jawa Barat memiliki posisi strategis dalam agenda penataan daerah secara nasional.
Menurutnya, pemekaran harus dirancang sedemikian rupa agar daerah baru dapat tumbuh kuat tanpa menggerus kapasitas fiskal maupun kelayakan daerah induknya.
Sementara itu, Sekretaris Umum Forkoda PPDOB Jabar, Muhammad Sufyan Abdurrahman, menekankan pentingnya mengubah cara membangun komunikasi publik mengenai perjuangan CDOB.
Baca Juga: Pemkab Cianjur Akan Resmikan Monumen Calon Daerah Otonom Baru Cianjur Selatan
Pemekaran, kata dia, tidak boleh lagi semata-mata dibingkai sebagai gerakan “meminta” atau “menuntut”.
Narasi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemekaran hanya akan menambah beban anggaran dan jabatan pemerintahan.
“Sebaliknya, daerah harus mampu menjelaskan alasan kuat mengapa pemekaran memang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Baca Juga: Perjuangkan Pemekaran Bogor Barat, Anggota DPRD Desak Moratorium Segera Dicabut
Sebanyak 10 CDOB di Jawa Barat dinilai telah memiliki narasi tersebut.
Pemekaran ditempatkan sebagai energi baru untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah utara, memperpendek rentang kendali pemerintahan, menekan biaya akses masyarakat, serta mempercepat respons pelayanan publik.
10 CDOB Jabar Siap Bergerak ke Jakarta
Baca Juga: Warga Aksi di Depan Kampus IPB University, Minta Presiden Jokowi Buka Moratorium DOB Bogor Barat
Hasil sarasehan akhirnya menghasilkan keputusan bersama. Forkoda PPDOB Jawa Barat bersama delegasi dari 10 CDOB sepakat melakukan audiensi akbar ke Jakarta dalam waktu dekat.
Mereka berencana mendatangi Gedung DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Namun, kedatangan ke Jakarta kali ini tidak sekadar membawa tuntutan pemekaran. Delegasi akan membawa “Formula Baru Kemandirian Daerah” sebagai amunisi diplomasi sekaligus tawaran solusi terhadap persoalan fiskal yang selama ini menjadi salah satu alasan utama belum dibukanya moratorium DOB.
Perjuangan 10 CDOB Jawa Barat ke depan akan diarahkan lebih terukur, berbasis data dan argumentasi akademik.
Mereka juga ingin menunjukkan bahwa pemekaran dapat menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10 CDOB se-Jawa Barat menyatakan siap mengambil bagian aktif dalam agenda bersama Forkoda PPDOB Jabar menuju Jakarta dengan membawa gagasan, data dan solusi melalui semangat “Why Us, Why Now".
Baca Juga: Ketua DPRD Rudy Susmanto Bocorkan Lokasi Ibu Kota Bogor Barat dan Bogor Timur
Bagi Forkoda PPDOB Jabar, pemekaran bukanlah tujuan akhir.
Pemekaran diposisikan sebagai instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, pembangunan yang lebih merata, serta kesejahteraan yang lebih nyata bagi masyarakat.
Comment