Selain itu, Menaker juga menyoroti sejumlah tantangan bagi jajaran dewan pengawas dan direksi baru BPJS Ketenagakerjaan.

Pertama, memperluas cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU).

"Kita telah melakukan berbagai upaya sosialisasi bersama, namun tantangan terbesarnya memang berada di sektor informal. Berbeda dengan pekerja formal yang memiliki gaji atau upah, pekerja informal sering kali memiliki keterbatasan finansial dan tidak memiliki tabungan khusus," kata Yassierli.

Karena itu, ia menekankan BPJS Ketenagakerjaan perlu lebih kreatif menghadirkan solusi bagi kelompok tersebut.

Baca Juga: Pembayaran Klaim Program Jaminan Sosial di Awal Tahun Berjalan Lancar di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Cengkareng

"Perlindungan sosial bagi mereka bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban negara yang harus kita penuhi," ucap Yassierli.

Kedua, ia menekankan pentingnya aspek aktuaria dalam setiap kebijakan stimulus. Ia meminta direksi melakukan kajian mendalam agar kebijakan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dan ketahanan dana jangka panjang BPJS Ketenagakerjaan.
Ketiga, Yassierli mengingatkan pentingnya sense of crisis dan integritas tinggi dalam tata kelola BPJS Ketenagakerjaan.