Di antaranya penguatan kepatuhan badan usaha, optimalisasi peran RT/RW sebagai agen sosialisasi dan pendaftaran, serta dukungan kebijakan dan penganggaran bagi pekerja miskin ekstrem yang belum mampu membayar iuran secara mandiri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyambut baik capaian dan inisiatif BPJS Ketenagakerjaan. Ia menegaskan, komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung penuh pencapaian universal coverage sebagai bagian dari agenda kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

"Regulasi di DKI Jakarta pada dasarnya sudah cukup kuat. Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi di lapangan berjalan optimal melalui pengawasan, monitoring, dan kolaborasi lintas perangkat daerah," ujar Rano.

Baca Juga: Kabar Gembira, Diskon 50 % Iuran JKK–JKM untuk Pekerja Sektor Transportasi

Rano juga menekankan pentingnya integrasi data tenaga kerja sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"Dengan basis data yang solid dan terintegrasi, perlindungan sosial dapat benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan," katanya.
Melalui audiensi ini, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk terus memperkuat kolaborasi mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Terutama meningkatkan kualitas hidup pekerja Jakarta seiring pembangunan kota global yang berkeadilan sosial.

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cilandak M. Izaddin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah mau berkolaborasi dalam melindungi tenaga kerja.