BANDUNG, CEKLISSATU.COM - DPRD Jawa Barat mengingatkan pemerintah provinsi soal potensi munculnya kesenjangan dalam program Sekolah Maung (Manusia Unggulan) yang digagas Gubernur Dedi Mulyadi.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Zaini Shoafri mengatakan, konsep Sekolah Maung pada dasarnya memiliki tujuan positif untuk mencetak siswa berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Tapi, kata dia, jangan sampai Sekolah Maung mengulang kegagalan konsep sekolah unggulan seperti Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang justru melahirkan kesenjangan pendidikan.
“Namanya prestasi, baik prestasi akademik, olahraga, seni maupun keagamaan untuk kemudian bisa ditonjolkan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan lulusan yang mampu bersaing,”kata Zaini, saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Zaini mengingatkan konsep sekolah unggulan serupa pernah menuai kontroversi pada era RSBI yang akhirnya dibatalkan Mahkamah Konstitusi, karena dianggap memperkuat kesenjangan pendidikan.
“Jangan sampai ini mempertegas kastanisasi sekolah. RSBI dulu dianggap kasta paling tinggi dan sekolah lain berada di bawahnya. Itu yang jangan sampai terulang,” katanya.
Baca Juga: Komisi IV DPRD Kota Bogor Lakukan Sidak ke SMAN 1, ini Tujuannya.
Konsep Sekolah Maung yang membuka peluang seleksi lintas wilayah tanpa batas zonasi pun berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat.
Bahkan dalam pembahasan bersama Dinas Pendidikan Jawa Barat, kata dia, muncul wacana syarat minimal tingkat kecerdasan tertentu bagi calon siswa, meski masih dalam tahap kajian.
“Siapapun bisa masuk asal unggul. Tadi bahkan sempat disebut IQ minimal 130, walaupun itu masih dikaji,” katanya.
Menurutnya, siswa dengan kemampuan dan bakat istimewa memang perlu mendapatkan fasilitas pendidikan khusus, termasuk diproyeksikan menembus perguruan tinggi terbaik hingga level dunia.
Tak hanya jalur akademik, program Sekolah Maung juga diarahkan untuk memperkuat pendidikan vokasi melalui pengembangan SMK unggulan.
Namun, Yomanius menekankan kualitas pembelajaran dan praktik kerja harus menjadi perhatian utama.
“Karena ini vokasional, maka praktik-praktik bermutu harus menjadi fondasi utama agar siswa benar-benar siap masuk dunia kerja,” katanya.
Dalam pembahasan awal, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan pembentukan 41 Sekolah Maung.
Namun, Komisi V DPRD Jabar menilai rencana tersebut terlalu agresif untuk tahap awal pelaksanaan pada tahun ajaran 2026-2027.
Komisi V pun mendorong agar program dimulai melalui proyek percontohan atau pilot project sebelum diperluas ke berbagai daerah di Jawa Barat.
“Kita memandang sebaiknya tidak dulu semassif itu. Cukup beberapa sekolah yang dijadikan pilot project agar bisa dievaluasi terlebih dahulu,” ucapnya.
Comment