KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menggelar pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi (Jaro Ade), jajaran SKPD serta Forkopimda, berlangsung di Hotel Alana Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (12/02/2025).
Dedi Mulyadi menyatakan, hari ini rapat menyelesaikan Parung Panjang dengan dua solusi. Solusi pertama adalah jalan provinsi dibangun oleh pemerintah provinsi tahun ini. Kemudian jalan tambang atau pun tol tambang dibangun tahun depan.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa jalan provinsi akan segera dibangun dengan proses yang saat ini sedang ditempuh.
Baik dengan proses investasi Pemerintah Provinsi melalui jalan tol, Pemkab, maupun nanti investasi dari para pengusaha tambang itu sendiri. Tetapi itu akan tetap berjalan prosesnya.
"Kemudian khusus di internal provinsi itu ada BUMD yang sudah mendapat alokasi Rp70 Miliar. Dan Rp70 miliar untuk uangnya agar segera kembali ke kas daerah dibangunkan menjadi jalan provinsi Parung Panjang jadi bagus. Jadi solusinya itu," ungkap Dedi Mulyadi kepada Ceklissatu.com.
Selanjutnya Dedi Mulyadi mengatakan, untuk warga yang mendapat musibah meninggal dunia diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan jalan, kelalaian karena pengendara yang bertonase tinggi, dan ragam kecelakaan akan diberikan kompensasi. Lalu ada uang duka bagi keluarga, walaupun terlambat.
"Kita hitung enam tahun kebelakang itu. Dan saya tadi menjanjikan Rp50-100 juta per orang yang meninggal. Ada 194 orang yang meninggal dunia, itu data enam tahun terakhir," beber Dedi Mulyadi.
Sementara itu Dedi Mulyadi menuturkan, untuk perbaikan jalan provinsi tahun ini diperkirakan anggarannya mencapai Rp130 miliar. Tahun depan akan mulai dibangun, dengan target pembangunan selama satu tahun.
"Kita juga bekerjasama dengan Pemprov Banten, karena sebelumnya sudah melakukan pertemuan dengan Bupati Tangerang. Kerjasama dalam penanganan arus lalu lintas, dan jam operasionalnya. Untuk pengerjaan pembangunannya kerjasama dengan Pemkab Bogor," terang Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi juga menyampaikan, terkait pembebasan lahan itu kewenangannya khusus untuk pihak ketiga. Yaitu para pengusaha tambangnya. Dimana pengusaha tambang menyiapkan tanah, pemerintah provinsi membangun jalan.
"Saya sudah memberikan tindakan, yaitu saran. Pokoknya pengusaha-pengusaha yang truk-truknya melanggar, cabut izinnya. Gak usah damai-damai," tegas Dedi Mulyadi.
Comment