KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM - Pengamat politik Yusfitriadi menilai molornya pembayaran proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor kepada penyedia jasa senilai Rp204 miliar tahun anggaran 2025 merupakan persoalan serius yang berawal pada kesalahan perencanaan dan penganggaran.
Menurut Yusfitriadi, persoalan pembayaran seharusnya sudah dihitung sejak tahap perencanaan, termasuk kepastian sumber pendanaan.
“Kalau saya melihatnya pertama, itu kan seharusnya masuk ke wilayah perencanaan termasuk di situ kan sumber dana. Artinya ketika kemudian ada gagal bayar kan berarti perencanaannya yang tidak matang,” kata Yus, Kamis (22/1/2026).
Baca Juga: Wabup Bogor Jaro Ade: Penanganan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Bogor Diperlukan Kebijakan Nasional
Ia menegaskan, kondisi ini bukan semata persoalan teknis pencairan, melainkan indikasi kesalahan dalam penghitungan anggaran sejak awal.
Yusfitriadi juga menyoroti fakta tidak adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), bahkan justru muncul defisit, yang menurutnya memperkuat dugaan kesalahan penganggaran.
“Kalau misalnya ada uangnya maka harusnya Silpa. Tapi ini kan Silpa nggak ada. Nah, malah defisit berarti kemungkinan di situ adalah salah dalam penganggaran,” katanya.
Yus menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari peran eksekutif dan legislatif.
Ia menyebut, perencanaan dilakukan oleh eksekutif dan disetujui oleh DPRD, sehingga keduanya memiliki kewajiban melakukan kalkulasi secara matang.
“Kalau misalnya urusannya penganggaran, itu kan disetujui DPRD dong. Berarti kalau kemudian melihat siapa yang kemudian bermasalah atau siapa yang salah, ya tentu eksekutif dan legislatif,” ucapnya.
Baca Juga: Dukung Pemasaran Hasil Pertanian Lokal, Pemkab Bogor Percepat Penataan Pasar Petani Garuda
“Eksekutif dalam hal ini adalah sekda kan gitu, dalam merencanakan yang berkomunikasi langsung dengan DPRD. DPRD juga kan harusnya ada kalkulasi ketika sebelum menandatangani,” lanjutnya.
Meski demikian, Yusfitriadi menegaskan bahwa apapun penyebabnya, kewajiban pembayaran kepada kontraktor tidak bisa dihindari dan harus tetap dibayar melalui mekanisme yang sah.
“Tapi apapun yang terjadi bagi saya, ya nggak bisa, harus ditunaikan dengan mekanisme apapun,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penyelesaian pembayaran tidak serta-merta dibebankan melalui skema anggaran perubahan secara tidak proporsional..
“Kalau saya melihat jika kemudian ini masuk ke anggaran perubahan itu jadi salah. Anggaran perubahan misalnya boleh lah infrastruktur, tapi kan nggak besar-besaran kayak begitu,” kata dia.
Comment