JAKARTA, CEKLISSATU -- Konflik di tubuh Federasi Futsal Indonesia (FFI) semakin memanas. Michael Sianipar secara tegas menolak pemberhentian dirinya oleh PSSI.

Ia mengaku masih sah menjabat sebagai Ketua Umum FFI berdasarkan SK kepengurusan dari Kementerian Hukum (Kemenkum) serta AD/ART organisasi.

Michael menegaskan bahwa pergantian kepengurusan FFI tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua perubahan harus mengikuti mekanisme dan aturan yang tercantum dalam AD/ART, termasuk jika ingin menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

"(Masih jadi Ketum FFI) betul," kata Michael, dikutip dari Antara.

 "Jadi kalau bicara soal perubahan di dalam kepengurusan di FFI, itu aturannya mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Futsal Indonesia yang dilindungi oleh Kemenkum. Di AD/ART FFI ada aturan-aturan terkait penyampaian aspirasi, termasuk mengajukan kongres luar biasa," ucap Michael.

Ia bahkan menyebut upaya mengganti kepengurusan tanpa mengikuti prosedur organisasi sebagai tindakan ilegal.

"Bila ada upaya untuk mengganti kepengurusan yang sah yang dilindungi oleh AD/ART dan Kementerian Hukum secara legal, melalui prosedur yang tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan aturan, itu adalah upaya ilegal," katanya.

Tak berhenti di situ, Michael juga mengancam akan membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI benar-benar dilakukan.

"Bila itu terjadi, maka itu adalah suatu penunjukan yang ilegal. Kami dari Federasi Futsal Indonesia akan melaporkan siapa pun yang membuat surat itu kepada Kementerian Hukum dan sampai ke pihak kepolisian," ucapnya.

 PSSI sudah memberhentikan, tetapi Michael Sianipar belum mengakui pemecatan tersebut. Kini, konflik kepemimpinan FFI berpotensi berlanjut ke ranah hukum. Siapa yang sebenarnya berhak menentukan masa depan FFI?

#MichaelSianipar #FFI #PSSI #FutsalIndonesia #TimnasFutsal #BeritaFutsal #SepakBolaIndonesia