KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong percepatan penanganan sampah dengan melibatkan seluruh unsur kewilayahan hingga tingkat desa. 

Salah satu langkah yang ditekankan yaitu optimalisasi pemanfaatan Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, saat memimpin rapat koordinasi penanganan sampah bersama camat dan kepala desa secara langsung maupun melalui Zoom, Senin (9/3/2026).

Baca Juga: Lebihi Ambang Batas Emisi, DLH Kota Bandung Hentikan Pengolahan Sampah Berbasis Termal

Bambam menjelaskan, Bupati Bogor memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah yang semakin kompleks, terutama karena kondisi TPA Galuga yang sudah mengalami kelebihan kapasitas. 

Maka itu, penanganan sampah perlu dimulai dari tingkat desa melalui pengurangan sampah dari sumbernya.

“Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah, mulai dari pembentukan bank sampah, pengolahan sampah organik, hingga edukasi kepada masyarakat," ungkap Bambam. 

Baca Juga: Ikan Mati di Setu Citongtut Gunung Putri, DLH Kabupaten Bogor Selidiki Pencemaran Limbah dari 21 Perusahaan

"Selain itu, pengawasan terhadap munculnya TPS liar juga perlu diperkuat oleh seluruh unsur kewilayahan, mulai dari kecamatan hingga RT dan RW,” tambah Bambam.

Selain itu lanjut Bambam, melalui optimalisasi Bankeu Desa serta keterlibatan masyarakat, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor dapat ditangani secara bertahap mulai dari tingkat desa.

“Kami memberikan waktu hingga akhir Maret bagi seluruh wilayah untuk melakukan sosialisasi dan pembenahan pengelolaan sampah. Setelah itu, penegakan aturan terhadap pembuangan sampah liar akan dilakukan lebih tegas,” tegasnya.

Baca Juga: Wali Kota Bandung Farhan Minta Kejari Awasi Empat Dinas: DLH, Dishub, DPKP, dan DSDABM

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Hadijana mengungkapkan, mulai tahun ini bantuan keuangan desa meningkat dari Rp1 miliar menjadi Rp1,5 miliar, dengan salah satu program prioritas yang wajib dilaksanakan adalah tata kelola sampah. 

Persoalan sampah diharapkan dapat diselesaikan di tingkat desa, sehingga tidak lagi muncul penumpukan sampah liar di wilayah permukiman.

“Untuk teknis pelaksanaannya, desa dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Baca Juga: Bukan Dibuang, DLH Sebut Sampah Tangsel 200 Ton Diolah Jadi Abu di Cileungsi Kabupaten Bogor

Ia menambahkan, saat ini tercatat terdapat 404 proposal dari desa yang mengajukan pembangunan infrastruktur dan program pengelolaan sampah skala desa. 

Dari jumlah tersebut, 311 proposal telah disetujui, 90 proposal masih dalam proses revisi, dan tiga proposal masih dalam tahap peninjauan oleh DLH.

“Proposal yang telah disetujui selanjutnya akan menunggu proses pencairan setelah penetapan Surat Keputusan Bupati terkait program kegiatan Bantuan Keuangan Desa,” bebernya.

Baca Juga: Langgar Aturan Limbah B3, DLH Kabupaten Bogor Segel Perusahaan Limbah Medis di Parung Panjang

Ia juga meminta, pemerintah kecamatan juga diminta berperan aktif dalam melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengelolaan sampah di desa. 

Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya kembali permasalahan sampah liar yang kerap menjadi sorotan masyarakat.

Sementara itu, terkait tumpukan sampah liar di Desa Kopo, Kecamatan Cisarua. Penanganan dilakukan oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan mengerahkan puluhan kendaraan pengangkut sampah ke lokasi tersebut. 

Baca Juga: Kolaborasi DLH–Damkar, 95 Meter kubik Sampah Tahun Baru Kota Bandung Berhasil Diangkut

Proses pembersihan sudah berlangsung sejak pagi hari dan hingga saat ini puluhan truk telah dikerahkan untuk mengangkut sampah dari lokasi.