Sementara itu, Petugas Harian (PLH) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang menjabat sebagai Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Slamet Riyanto menegaskan komitmen Kejaksaan Negeri dalam mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui fungsi penegakan hukum.

Baca Juga: Tak Bayar Iuran Jamsostek, BPJS Ketenagakerjaan Keluarkan ‘Kartu Kuning’ bagi Pemberi Kerja Tak Patuh

“Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor siap mendukung BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka penegakan kepatuhan Pemberi Kerja sebagai upaya mewujudkan percepatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di wilayah Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Program kerja yang sebelumnya sudah dilakukan juga akan terus kami optimalkan di tahun 2026 ini, mulai dari pemanggilan mediasi, kunjungan lapangan, penerbitan somasi, dan gugatan sederhana.

Selain itu, target forum kepatuhan juga telah dipetakan untuk tahun 2026, mulai dari potensi Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) mulai dari PDS Tenaga Kerja, PDS Program, dan PDS Upah, serta pendampingan terkait perlindungan atas proyek Jasa Konstruksi baik melalui APBN/APBD maupun swasta.

Baca Juga: Jelang Tahun Baru 2026, BPJS Ketenagakerjaan Kebon Sirih Bayarkan Klaim Rp638,82 Miliar

Melalui sinergi ini, kedua belah pihak berharap seluruh Pemberi Kerja semakin sadar akan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap perlindungan dan kesejahteraan pekerja di wilayah Kabupaten Bogor.