“Audit dan clearance belanja TIK ini penting agar pembangunan sistem informasi benar-benar tepat guna, aman, dan tidak memboroskan anggaran,” ungkap Bambang Widodo Tawekal dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Diskominfo Kota Bogor Tingkatkan Layanan, Anak-anak Bisa Sampaikan Pengaduan dan Saran Lewat Sibadra
 
Bambang Widodo Tawekal menegaskan, kehadiran sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) diharapkan memberikan empat manfaat utama.

Yaitu efisiensi pelayanan publik, transparansi informasi, akuntabilitas kinerja pemerintah, serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan SPBE masih menghadapi sejumlah tantangan.
 
“Di antaranya masih banyak aplikasi dan sistem informasi yang fungsinya tumpang tindih antar perangkat daerah," jelasnya. 

"Ada perangkat daerah yang membuat sistem informasi yang serupa padahal bisa disatukan. Ini justru kontraproduktif dan membebani anggaran,” tandasnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor akan Siapkan Transportasi Berbasis Listrik Terintegrasi TransJakarta dan KRL Permudah Akses Warga
 
Bambang Widodo Tawekal menjelaskan, melalui kegiatan ini, Pemkab Bogor akan mulai melakukan audit teknis terhadap infrastruktur dan aplikasi digital di sejumlah perangkat daerah, terutama yang menggunakan server terpusat milik Pemkab Bogor.