KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor angkat suara setelah pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menyebut Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Menurut data BPS, penduduk miskin terbesar dan paling tinggi ditempati Kabupaten Bogor dengan jumlah 401,86 ribu jiwa, data tersebut dipaparkan oleh Maruar Sirait dalam rapat kerja di Komisi V DPR RI pada Rabu (19/11/2025) kemarin.
Menjawab sorotan itu, Pemkab Bogor menyampaikan data terbaru tahun 2025 yang menunjukkan penurunan kemiskinan, bahkan berada di bawah rata-rata Jawa Barat maupun nasional.
Baca Juga: Menuju Industri Olahraga Mandiri, Kemenpora Gandeng Bappenas dan BPS Susun Indikator Strategis
Persentase penduduk miskin Kabupaten Bogor pada 2025 tercatat 6,25 persen, turun dari 7,05 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji menegaskan, konteks jumlah mutlak penduduk miskin perlu dilihat secara proporsional.
Ia menjelaskan, besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang ditaksir melampaui 6 juta jiwa secara otomatis membuat angka absolut penduduk miskin terlihat besar dibanding kabupaten/kota lain, termasuk dalam data yang disampaikan Kementerian PKP.
Baca Juga: Kepala BPS Tengok SPPG Bosowa Bina Insani, Ini yang Dilihat
Meski demikian, menurut Bambam, angka kemiskinan Kabupaten Bogor justru lebih rendah dari rata-rata Provinsi Jawa Barat yang berada di 7,46 persen dan angka kemiskinan nasional di 9,63 persen.
“Walaupun jumlah penduduk miskin 446.790 orang berbanding dengan 6 juta jiwa penduduk Kabupaten Bogor, rasio kemiskinan Kabupaten Bogor ini lebih rendah dari rata-rata provinsi Jawa Barat dan nasional. Tren penurunan kemiskinan juga tercatat sejak 2021 dengan angka kemiskinan berada di 8,13 persen, kini turun ke 6,25 persen di 2025,” jelas Bambam dalam keterangan resminya, Kamis (20/11/25).
Bambam mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir sekitar 120 ribu warga berhasil keluar dari garis kemiskinan, atau rata-rata 24 ribu orang setiap tahun.
Ia menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil program yang langsung menyasar masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), penyediaan hunian tetap korban bencana, hingga program pemberdayaan ekonomi.
Ia menuturkan bahwa Pemkab Bogor telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan total alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp700 miliar.
Selain itu, pada 2026 Pemkab Bogor menargetkan pembiayaan 100 persen Universal Health Coverage (UHC) dengan anggaran Rp1 triliun.
Baca Juga: Setelah 21 Tahun Mengabdi, Suradi Akhirnya Kantongi SK PPPK Paruh Waktu dari Pemkab Bogor
Meski menampilkan capaian positif, Bambam mengakui bahwa tantangan Kabupaten Bogor masih besar.
Jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa, bahkan lebih banyak dari 25 provinsi di Indonesia, ditambah tingginya risiko bencana, disebut berpotensi memunculkan kembali warga miskin baru.
“Kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia bisa mengentaskan kemiskinan bersama-sama. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan stakeholder lainnya terus diperkuat agar penanganan kemiskinan efektif dan menyeluruh,” pungkasnya.
Baca Juga: Percepat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat, Pemkab Bogor Kaji Rencana Jalur KRL ke Jasinga
Pernyataan ini sekaligus menjadi respon resmi Pemkab Bogor terhadap sorotan Kementerian PKP, terutama terkait data penduduk miskin terbesar yang sebelumnya disampaikan dalam forum nasional.
Comment