Bahkan sampai saat ini, tidak terlihat desain besar dalam rangka menguatkan kelembagaan DPRD Kabupaten Bogor sebagai wakil rakyat yang responsive.
Ketiga, Transparasi dan Akuntabilitas. Sampai saat ini, saya tidak melihat niat baik DPRD Kabupaten Bogor dalam menjunjung tinggi keterbukaan informasi publik dalam berbagai hal. Seperti perencaan kerja, target-target kerja serta pola yang digunakan dalam menguatkan peran strategis kelembagaan legislative.
Begitupun dengan laporan kinerja DPRD Kabupaten Bogor, sampai saat ini masyarakat tidak diberikan informasi yang cukup. Padahal kita semua tahu bahwa anggota legislatif merupakan wakil rakyat dan rakyat harus mengetahui kinerja wakilnya dalam memperjuangan aspirasi-aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Desak Reformasi Polri dan Tuntut Perampasan Aset
Seharusnya fenomena Kabupaten Pati dan fenomena konsolidasi Gerakan mahasiswa dan masyarakat di hampir 32 Provinsi di Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2025 - 5 September 2025 menjadi Pelajaran berharga.
Dimana masyarakat bisa menumpahkan akumulasi krisis kepercayaan nya dengan jalannya sendiri, jika wakil rakyatnya tidak memiliki empati dan keberpihakan terhadap masyarakat, terlebih jika wakil rakyat menari-nari dengan riang gembira dengan berbagai tunjangan yang fantastis di atas berbagai permasalahan masyarakat yang mendasar belum banyak direspon secara baik.
Oleh karena itu, saya mengingatkan dan mendorong DPRD Kabupaten Bogor dan Bupati Bogor untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh. Baik evaluasi yang berbentuk menunjukan empati dan keprihatinan kepada masyarakat dengan menurunkan berbagai nominal tunjangan yang fantastis jumlahnya.
Menunjukan kinerja yang konstruktif dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada hasil yang sudah dicapai.
Baca Juga: Hendak Menolong, Mahasiswa UPI Diduga Jadi Korban Penusukan Saat Demo di Sekitar DPRD Jabar
Penyalahgunaan Pokok Pikiran (POKIR) yang seringkali diimplementasikan dalam bentuk proyek yang berpotensi menimbulkan perilaku koruptif. Yang juga sangat penting adalah, niat baik DPRD Kabupaten Bogor untuk transparan dan akuntabel dalam setiap aktifitasnya, baik dalam menjalankan program, penggunaan anggaran maupun hasil kerja secara periodik.
