JAKARTA, CEKLISSATU - Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekologis yang besar, seharusnya memiliki sensitivitas kebijakan lingkungan yang lebih kuat. Namun, baru-baru ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengaku tidak mengetahui adanya lahan sawit seluas 6,5 hektar di Desa Cigobang. Pihaknya juga tidak mengetahui kronologi pasti di balik penanaman kelapa sawit di wilayahnya. Untuk merespon permasalahan ini, Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengeluarkan larangan penanaman sawit di wilayah provinsi Jawa Barat. Gubernur Dedi Mulyadi memberikan teguran kepada otoritas kabupaten Cirebon. Dedi Mulyadi mengaku tidak menerima laporan langsung dari Bupati terkait mengenai permasalahan sawit di wilayahnya.
Polemik penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak hanya memunculkan isu lingkungan, namun juga masalah lain yang sudah merasuki urat nadi pemerintahan Indonesia, yaitu komunikasi antar tingkat pemerintahan yang tidak efektif. Masyarakat saat ini cenderung memiliki pandangan sinis terhadap isu sawit, tidak terkecuali masyarakat Jawa Barat. Kegagalan komunikasi yang terjadi, semakin krusial dalam isu lingkungan, karena mengakibatkan keterlambatan informasi yang berujung pada dampak yang lebih parah. Maka, pola komunikasi yang buruk antara pemerintah provinsi dan kabupaten memerlukan perhatian lebih, untuk mencegah dampak yang lebih serius.
Baca Juga: Kegagalan Pembayaran Giat di Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Bogor, PRB Sebut Ada Miskomunikasi
Persoalan fundamental yang terjadi di tingkat pemerintahan provinsi adalah komunikasi yang terhenti di level bawah. Sedangkan, kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi memerlukan data lapangan yang dirasakan langsung oleh tingkat pemerintahan di bawahnya. Akibatnya, gejala kegagalan komunikasi yang demikian terjadi menunjukkan aliran komunikasi yang cenderung satu arah. Jika tidak ditanggapi secara serius, maka akan berdampak pada keterlambatan respon oleh pemerintah dan penurunan kepercayaan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan fungsi pencegahan dalam tata kelola pemerintahan dan menurunkan kualitas perumusan kebijakan. Dengan adanya kasus penanaman sawit, masyarakat Jawa Barat dapat menganggap bahwa intervensi oleh pemerintah Jawa Barat harus naik ke permukaan terlebih dahulu untuk bisa diintervensi.
Dalam kasus ini, kegagalan komunikasi terjadi karena adanya hambatan dalam sistem komunikasi antara pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi (upward communication). Upward communication berfungsi untuk memberikan umpan balik yang penting bagi pengambil keputusan di tingkat atas agar mereka dapat memahami kondisi di lapangan, mengidentifikasi masalah yang perlu perhatian, dan mengambil tindakan yang sesuai. Idealnya, pemerintahan tingkat bawah melakukan analisis dan evaluasi mengenai keadaan lapangan untuk memberikan umpan balik pada tingkat di atasnya, sehingga pemerintah provinsi dapat memberikan intervensi yang cepat dan tepat pada kondisi yang dihadapi di lapangan. Namun, dalam realitanya, komunikasi ke atas seringkali terhambat oleh beberapa faktor, seperti pejabat lintas tingkat yang kurang harmonis, tujuan dan prioritas yang kurang jelas, serta pola interaksi yang tidak terstruktur. Pemerintahan yang efektif seharusnya mampu mengantisipasi persoalan melalui sistem komunikasi internal yang solid, bukan sekadar merespons tekanan setelah masalah berkembang menjadi krisis.
Baca Juga: Mahasiswa FISIP Unida Edukasi Warga Laladon untuk Cegah Stunting
Hubungan pejabat lintas tingkat yang kurang harmonis berpengaruh pada efektifitas dan kualitas komunikasi, sehingga memungkinkan proses pengambilan keputusan dan koordinasi menjadi terhambat dan cenderung tertutup. Tujuan dan prioritas yang kurang jelas memungkinkan komunikasi menjadi terhambat karena kurangnya pemahaman dan keterlibatan yang jelas dari kedua pihak. Pola interaksi yang tidak terstruktur cenderung menyebabkan ketimpangan dalam penyampaian informasi, sehingga pesan tidak mencapai tingkat atas secara lengkap dan akurat. Hal ini dapat memperburuk pemahaman, mengurangi transparansi, serta menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data dan informasi yang memadai.
Gejala kegagalan komunikasi yang terjadi pada kasus sawit di Jawa Barat dapat terlihat dari lambatnya pengambilan keputusan. Masyarakat Jawa Barat dapat memberikan persepsi bahwa bencana dan dampak lingkungan harus terjadi lebih dulu sehingga dapat diintervensi. Situasi demikian mengindikasikan kegagalan komunikasi ke atas (upward communication) dari pemerintah kabupaten. Selain itu, respon pihak kabupaten terkait permasalahan ini yang mengatakan tidak tahu dan kaget mengenai adanya lahan sawit sebesar 6,5 hektar juga bukan alasan yang dapat dijustifikasi. Pemerintah kabupaten perlu memeriksa kembali mengenai aliran komunikasi internal di wilayahnya. Karena setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seharusnya dapat terdeteksi dan dikomunikasikan sejak dini melalui mekanisme pemerintahan yang berjalan efektif.
Kasus penanaman sawit di Jawa Barat tidak hanya melahirkan isu lingkungan, namun juga menunjukkan lemahnya komunikasi internal dalam pemerintahan. Kegagalan komunikasi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif, melainkan juga persoalan struktural yang berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan respon dari pemerintah. Ketika komunikasi ke atas tidak berjalan optimal, pengambil kebijakan berpotensi kehilangan konteks dan terlambat merespons isu strategis. Situasi ini menegaskan pembenahan mekanisme pendataan, pelaporan, dan aliran komunikasi merupakan hal yang mendesak, sehingga proses pengambilan keputusan dan kualitas respon yang keluar dapat dipastikan efektif dan tidak terhenti di tingkat bawah. Pemerintah terkait juga dapat melakukan standarisasi dalam sistem komunikasinya dengan menentukan indikator pelaporan yang baik, koordinasi mengenai isu-isu strategis, dan membangun komunikasi dua arah yang lebih transparan.
Baca Juga: Badan Gizi Nasional Percepat Program Makan Bergizi Gratis, Serap Anggaran hingga Rp85 Triliun
Kesadaran bahwa komunikasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi pengambilan keputusan publik, menjadi kunci agar koordinasi lintas level pemerintahan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan. Komunikasi yang demikian terjadi bukan hanya sekadar kelalaian prosedural, namun juga memberikan dampak bagi fungsi komunikasi yang seharusnya terjadi. Jika kegagalan komunikasi ini terus dipupuk dan tidak mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah provinsi dan kabupaten, dampak yang lebih parah bisa tidak termitigasi dengan baik dan kepercayaan masyarakat akan terus terdegradasi.
Biografi Penulis:
Nama : Mayang Widyaningrum
Usia : 26 tahun
Penulis merupakan karyawan swasta sekaligus mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. Penulis memiliki minat dalam komunikasi korporat, terutama pengelolaan komunikasi strategis, dinamika media digital, serta peran komunikasi dalam pembentukan opini publik pada ranah organisasi dan kebijakan publik.
